RUU LLAJ Diusulkan Atur Sanksi Tegas Pelaku Kecelakaan Faktor ‘Human Error’

27-09-2022 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid. Foto: Ist/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) perlu mengatur adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan oleh faktor human error. Mengingat, Anwar berpandangan bahwa sebagian besar kecelakaan maut terjadi karena faktor human error seperti pengemudi yang dalam kondisi mabuk atau mengantuk.

 

Demikian disampaikan Anwar Hafid saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Ahli Lalu Lintas (DPP IKAALL) dengan agenda masukan dalam penyusunan perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

 

“Faktor human error sebetulnya menjadi problem terbanyak soal lalu-lintas angkutan jalan. Banyaknya kecelakaan maut yang terjadi hampir sebagian besar karena pengemudi yang mabuk dan mengantuk. Selama ini, ketika tabrakan kemudian ada yang meninggal lebih banyak penyelesaiannya melalui musyawarah sehingga tidak akan menimbulkan efek jera. Kedepan, dengan lahirnya UU Lalu Lintas perlu ada sanksi tegas sehingga tidak lagi terjadi kecelakaan disebabkan human error,” ujar Anwar Hafid.

 

Tak hanya itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengusulkan perlu adanya peraturan yang memayungi pengguna maupun pelaku ojek online (ojol). Mengingat, ungkap Anwar, ojol sudah beroperasi cukup lama dan terlebih ojol menyangkut hajat hidup orang banyak. Termasuk, juga membantu kewajiban pemerintah yang belum bisa menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

 

Selain itu, Anwar Hafid menegaskan perlu adanya keberanian besar untuk mengatur umur kendaraan termasuk spesifikasi kendaraan yang perlu diatur dalam regulasi RUU LLAJ Sehingga, kita berharap melalui RUU LLAJ nantinya lahir sebuah UU yang komprehensif, berjangka panjang dan menyelamatkan rakyat kita,” pungkas Legislator dapil Sulawesi Tengah tersebut. (pun/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Jelang Akhir Tahun, DPR Nilai Pemerintah Makassar Siap Hadapi Nataru
03-12-2022 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai bahwa terkait persiapan dan kesiapan menjelang Natal dan Tahun...
Jelang Nataru, BMKG Diharap Aktif Sampaikan Mitigasi Bencana
01-12-2022 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI, Bob Andika Mamana Sitepu, meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk terus menyampaikan kepada...
Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Jelang Nataru di Sumut Sudah Baik
01-12-2022 / KOMISI V
Menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), volume mobilitas masyarakat diperkirakan sebanyak 60,6 juta atau sebanyak 22,4 persen...
Persiapan Transportasi dan Infrastruktur Hadapi Nataru di DIY Diharapkan Berjalan Baik
30-11-2022 / KOMISI V
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sudewo menyampaikan bahwa secara umum berbagai persiapan...