Alien Mus Pertanyakan Komitmen ANTAM Cegah Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

27-09-2022 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR RI dengan para sejumlah petinggi perusahaan tambang di Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta (27/9/2022). Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menegaskan agar perusahaan tambang di Indonesia, khususnya PT ANTAM Tbk (Aneka Tambang) untuk berkomitmen mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pasalnya, ia menyayangkan pencemaran akibat aktivitas tambang di Blok Mandiodo di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak tertangani.

 

“Masalah yang terjadi pada Antam ini krusial. Yang baru dijelaskan ini kasus yang di Mandiodo, karena pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kalau bekerja itu jangan setengah-setengah,” tegas Alien dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR RI dengan para sejumlah petinggi perusahaan tambang di Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta (27/9/2022).

 

Berdasarkan pengamatannya, politisi Partai Golkar itu menyebutkan dari 34 provinsi yang menjadi wilayah operasi ANTAM, 68 persen sudah ditinjau langsung oleh Komisi IV DPR RI. Sehingga, Alien menyoroti sikap ANTAM belum mengambil langkah antisipasi untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama di sekitar kawasan yang menjadi lokasi penambangan ANTAM.

 

“Saya sampaikan, menjabat di tahun 2022 ini, orang bilang tahun panas. Pasti, banyak masalah. Saya harap di tangan bapak (Direktur Utama ANTAM) bisa menyelesaikan masalah,” tandas  legislator daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara tersebut.

 

Sebagai informasi, sebelumnya, Komisi IV DPR RI meninjau lokasi IUP eks PT KMS 27, Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sultra pada Selasa (19/4/2022) lalu. Di wilayah itu, Komisi IV DPR RI menemukan adanya pencemaran lingkungan dalam sumber air desa dan perusahaan lain dibiarkan mengelola kawasan tersebut oleh aparat penegak hukum termasuk ANTAM selaku pemegang IUP berdasarkan putusan MA Nomor 225 K-TUN/2014. (ts/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Beda Data Stok Beras, Johan Rosihan: Pemerintah Gagal Urus Beras
08-12-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihanmenilai buruknya kinerja pemerintah dalam mengkoordinasi data dan memastikan ketersediaan stok beras nasional. Menurutnya,...
Bangun Agrowisata Harus Pertimbangkan Semangat Kelestarian Ekosistem Hayati
07-12-2022 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menyatakan menciptakan pembangunan agrowisata tidak boleh sembarangan. Sebab, dirinya sangat menyayangkan jika...
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Komisi IV Minta BUMN Perkebunan dan Kehutanan Berkolaborasi
06-12-2022 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI sepakat meminta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Perum Perhutani, PT Inhutani I, dan PT Inhutani V...
Komisi IV Bentuk Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
05-12-2022 / KOMISI IV
Komisi IV DPR RI menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE)....