Paripurna Menyetujui Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi dari Usulan DPR

29-09-2022 / PARIPURNA

Rapat paripurna DPR RI telah menyetujui Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H, sebagai Hakim Konstitusi Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di ruang rapat paripurna, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Foto: Runi/Man

 

Rapat paripurna DPR RI telah menyetujui Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H, sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari unsur lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di ruang rapat paripurna, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022), dia menanyakan kepada sidang paripurna, dan selanjutnya dijawab setuju oleh para Anggota Dewan.

 

"Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang yang terhormat apakah persetujuan untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. dan menunjuk saudara Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H, sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dapat disetujui?" tanya Dasco. Selanjutnya dijawab, "setuju!" oleh para Anggota Dewan.

 

Persetujuan ini berdasar dari keputusan rapat internal Komisi III yang tidak memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal dari unsur lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atas nama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. dan menunjuk saudara Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H, sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

 

Sebelumnya Komisi III DPR RI telah melakukan rapat internal pada Kamis 29 September untuk meminta kesediaan menjadi Hakim Konstitusi yang berasal dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ada pun keputusan rapat internal Komisi III DPR RI tersebut adalah menerima kesediaan  Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Dasco pun mengungkapkan, rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus hari ini tanggal 29 September telah membahas surat Komisi III, dan dengan keputusan sebagai berikut, lima fraksi menyetujui, satu fraksi menyetujui dengan catatan sesuai mekanisme, satu fraksi menolak dan dua fraksi tidak hadir. (ssb/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fraksi Partai Golkar Sepakati Delapan RUU Tentang Provinsi Jadi RUU Inisiatif DPR
17-11-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan...
Setujui RUU 8 Provinsi, F-Partai Gerindra Berikan Sejumlah Catatan Penting
17-11-2022 / PARIPURNA
Fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui RUU 8 Provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,...
Fraksi PPP Setujui RUU 8 Provinsi, Tingkatkan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi
17-11-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.)...
F-PKB Memberikan Pendapatnya Terkait RUU 8 Provinsi, Perkuat Pengakuan terhadap Eksistensi Daerah di Indonesia
17-11-2022 / PARIPURNA
DPR RI bersama Fraksi-Fraksi menyelenggarakan Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam agenda...