Banggar Berharap APBN 2023 Mampu Jawab Tantangan

29-09-2022 / PARIPURNA

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat memberikan laporan pada Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas RUU APBN Tahun 2023, Kamis (29/9/2022). Foto: Arief/Man

 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berharap APBN 2023 mampu menjawab tantangan tahun depan untuk kesejahteraan rakyat. Tantangan tersebut membutuhkan mitigasi untuk mendesain APBN 2023 yang jauh lebih kredibel.

 

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengemukakan hal ini saat memberikan laporan pada Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas RUU APBN Tahun 2023, Kamis (29/9/2022). “Kita berharap postur APBN 2023 kredibel, sehat, dan berkesinambungan untuk menjawab tantangan tahun depan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Banggar DPR RI bersama pemerintah telah semaksimal mungkin melihat berbagai kemungkinan tantangan pada tahun depan sebagai kerangka mitigasi dalam mendesain APBN 2023.”

 

Said dalam laporannya menyebut, ada pergeseran tantangan yang dihadapi tahun depan sebagai kelanjutan atas situasi global. Perang dan pandemi yang belum selesai di sejumlah kawasan mengakibatkan terhambatnya suplai bahan pangan dan energi. Perang Rusia dan Ukraina membawa efek sangat serius terhadap ekonomi global. Bahkan, inflasi kian membumbung tinggi di banyak kawasan. 

 

Per September 2022 saja, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, Inggris mengalami inflasi hingga menyentuh 9,9 persen. Italia 8,4 persen, AS 8,3 persen, dan Jerman 7,9 persen. Indonesia sendiri mengalami kenaikan inflasi, namun masih pada batas terkendali, yaitu di level 4,7 persen. Palatabilitas (kesukaran) atas berbagai komoditas dunia masih berlanjut hingga kini. Misalnya, harga gas alam naik 97,8 persen dan minyak bumi jenis brent mengalami kenaikan 15,6 persen.

 

Defisit APBN yang tahun lalu masih diberi toleransi melebihi 3 persen dari PDB, kini tidak bisa lagi. Pada RUU APBN 2023, defisit kembali normal, paling tinggi 3 persen. Banggar dan DPR sudah sepakat defisit APBN 2023 sebesar Rp598,2 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB. (mh/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fraksi Partai Golkar Sepakati Delapan RUU Tentang Provinsi Jadi RUU Inisiatif DPR
17-11-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan...
Setujui RUU 8 Provinsi, F-Partai Gerindra Berikan Sejumlah Catatan Penting
17-11-2022 / PARIPURNA
Fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui RUU 8 Provinsi yakni Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,...
Fraksi PPP Setujui RUU 8 Provinsi, Tingkatkan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi
17-11-2022 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.)...
F-PKB Memberikan Pendapatnya Terkait RUU 8 Provinsi, Perkuat Pengakuan terhadap Eksistensi Daerah di Indonesia
17-11-2022 / PARIPURNA
DPR RI bersama Fraksi-Fraksi menyelenggarakan Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam agenda...