Perlu Regulasi Atur PTN-BH Agar Tetap Berkualitas

01-10-2022 / KOMISI X

Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki pertemuan Tim Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI di Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Jumat (30/9/2022). Foto: Bianca/nvl

 

Di tengah semangat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mendorong semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH), Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengingatkan agar dicermati dengan bijak dan tetap memperhatikan kualitas dan kesiapan masing-masing perguruan tinggi. Sebab, menurutnya beban bagi PTN yang telah menyandang badan hukum tidaklah mudah.

 

Dengan beban berat yang ditanggung oleh PTN-BH tersebut dinilai akan memicu berbagai permasalahan seperti terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan perguruan tinggi tersebut. Selain itu, untuk mengatasi beban berat yang ditanggungnya, PTN-BH kemudian akan memperbanyak penerimaan mahasiswa baru yang berimbas pada berkurangnya mahasiswa yang mendaftar di perguruan tinggi swasta (PTS). 

 

Demikian mengemuka dalam pertemuan Tim Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dengan rektor Universita Merdeka Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Gajayana Malang, Politeknik Negeri Malang, Universitas Jember, STKIP PGRI Jombang, serta pemangku kepentingan bidang Perguruan Tinggi Jawa Timur, di Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Jumat (30/9/2022). 

 

"Karena dengan PTN-BH mereka yang sekarang ini penyandang predikat PTN–BH harus bekerja keras dengan tanggung jawab yang berat, akhirnya jalan keluar yang paling gampang adalah menambah jumlah mahasiswa baru melalui jalur mandiri yang berepisode-episode, itu meninjau istilahnya menteri, episode 1, episode 2 dari jalur mandiri itu dipicu oleh beban berat menjadi PTN-BH dan kemudian karena tata kelolanya belum bagus, belum memenuhi prinsip-prinsip good government, great government," ujar Zainuddin. 

 

Oleh karena itu, Zainuddin menilai perlu ada regulasi lebih lanjut yang mengatur mengenai PTN-BH. Sehingga nantinya PTN-BH tidak hanya mengatasi bebannya dengan menambah penerimaan mahasiswa baru, tetapi juga meningkatkan kualitasnya. "Nah ini saya kira harus ada regulasi yang bagus. PTN-BH itu perguruan tinggi yang memang kita harapkan untuk bisa meningkatkan kualitas, tetapi bukan sekadar upaya mendapatkan peluang menerima mahasiswa baru sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitasnya," tutupnya. (bia/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Haerul Amri Akomodir Aspirasi Kurangnya Fasilitas Infrastruktur Penunjang Wisata di Kulon Progo
30-11-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI, Mohammad Haerul Amri mengakomodir aspirasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY, mengenai kurangnya...
Legislator Minta Agar Warisan Budaya Jabar Di Gaungkan di Kabupaten Bandung
29-11-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR Nuroji meminta potensi wisata warisan budaya Jawa Barat juga digaungkan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bandung....
Pariwisata di Kabupaten Bandung Harus Memberikan Dampak Ekonomi Masyarakat
29-11-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus membuat sebuah kebijakan agar pariwisata di daerahnya...
Perlu Adanya Aturan Bersama Atasi Tumpang Tindih Pengembangan Pariwisata
29-11-2022 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyoroti permasalahan regulasi dalam bidang Kepariwisataan, salah satunya disebabkan masih adanya tumpang tindih...