Harus Cegah 'Moral Hazard', Pengelolaan Garuda Indonesia Tak Cukup Bermodal Kompetensi

01-10-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah. Foto: Mentari/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menekankan pengelolaan BUMN pelat merah seperti PT Garuda Indonesia, Tbk tak cukup hanya bermodal kompetensi, tetapi juga harus bisa mencegah moral hazard. Hal itu berkaitan dengan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun Rights Issue untuk memenuhi pencapaian peta jalan (roadmap) Garuda Indonesia mencapai laba hingga US$ 647 juta.

 

“Jadi, rusaknya Garuda ini karena ada moral hazard yang ada di masa lalu. Sekarang apalagi yang mau dikerjakan di Garuda ini karena memang enggak ada lagi yang mau dikerjain alias udah minus,” ujar Hidayatullah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

Karena itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mempertanyakan kinerja pengawasan teknis internal maupun eksternal yang ada di dalam perusahaan Garuda Indonesia. Sebab, harga sewa pesawat national carrier flight tersebut dinilai sangat tinggi dari maskapai lain. Bahkan, harga sewa bisa mencapai empat kali lipat dari rata-rata pasar global. Dengan perhitungan, aircraft rental cost dibagi revenue Garuda itu mencapai 24,7 persen, atau empat kali lipat dari global average.

 

“Harga sewanya kok sampai sedahsyat seperti itu. Di mana fungsi pengawasan selama ini, baik di internal garuda maupun pengawasan eksternalnya kalua enggak jalan begini. Ini koreksi untuk kita semua. DPR hanya pengawasan politis, teknis kan kita enggak tahu. Kalau pengawasan teknis itu ada di Kementerian Keuangan, BUMN, dan BPK. Jadi, harus sejalan antara roadmap dengan pengawasan teknisnya,” tegasnya.

 

Karena itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I tersebut berharap, pencegahan moral hazard ini harus dimulai dengan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola maskapai. Karena tidak hanya pembenahan hanya di level direksi yang dapat berganti kapanpun saja. Jikapun direksi menyimpang dan berproses hukum, maka pasti melibatkan SDM lain di berbagai level internal maskapai.

 

“Saya berharap pembenahan ini sudah menjadi bagian yang komprehensif untuk penyelesaian ke depan. Tidak hanya sektor keuangan saja. Kalau sektor keuangan saja gampang, begitu ada masalah, tinggal datang ke DPR, lalu lobi sana lobi sini agar PMN keluar rights issue. Tapi kita berharap moral hazard tidak lagi muncul, bolak-balik penyakitnya BUMN ini,” tutup Hidayatullah. (rdn,rgt/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Apresiasi Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak serta Bea Cukai Kalimantan Timur
02-02-2023 / KOMISI XI
Realisasi penerimaan pajak dan bea cukai di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena capaian itu,...
Legislator Minta LPDP Kaji Ulang Syarat Sertifikat Bahasa Inggris
02-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengkaji ulang persyaratan pendaftaran bagi beasiswa pendidikan...
Legislator Ingin 'Output' Mahasiswa LPDP Dapat Ringankan Beban Masyarakat
01-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Farida Hidayati menyoroti mengenai hasil dari lulusan (output) mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa LPDP, yang dinilainya selama...
Terima Laporan Kinerja LPS tahun 2022, Komisi XI Pertanyakan Susutnya Jumlah Bank Peserta Penjaminan
31-01-2023 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Selasa (31/1/2023) di Gedung Nusantara...