Legislator Tekankan, Satgas Pengawasan TKA Sangat Dibutuhkan

02-10-2022 / KOMISI IX

Anggota komisi IX DPR RI Darul Siska saat bertukar cenderamata usai pertemuan komisi IX dengan Wakil Gubenur Sulawesi Tengah, Kadis Transmigrasi danTenaga kerja Morowali, Indonesia Morowali Industrial Park, Palu, Jumat (30/9/2022). Foto: Arief/nvl

 

Anggota komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Morowali masih menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu ia menilai perlunya pembentukan satgas pengawasan tenaga kerja asing agar informasi terkait jumlah dan status TKA di Indonesia dapat diketahui.

 

"Setelah ada pembenahan sekarang tidak lagi banyak muncul masalah, walaupun semuanya belum selesai. Nah yang belum selesai ini saya kira menjadi perhatian kami umpamanya masih dianggap kurang tenaga pengawas bagi TKA di sana sementara TKA yang datang dan pergi ini masih banyak jumlahnya," sebut Darus Siska usai pertemuan komisi IX dengan Wakil Gubenur Sulawesi Tengah, Kadis Transmigrasi danTenaga kerja Morowali, Indonesia Morowali Industrial Park, Palu, Jumat (30/9/2022).

 

Darul Siska menjelaskan alih teknologi antara pekerja asing dan pekerja lokal belum berjalan dengan optimal karena kendala bahasa dan keterbatasan Balai Latihan Kerja (BLK) yang belum mengantisipasi kebutuhan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan seperti operator alat berat, sementara BLK-nya baru akan dibangun.

 

"saya kira ini merupakan tantangan, kemudian sinergisitas di tingkat pemerintah daerah dengan dinas tenaga kerja dengan perusahaan ini juga masih perlu ditingkatkan umpamanya ada fasilitas yang mau diberikan oleh pihak-pihak investor perusahaan pada anak-anak muda kita di Morowali tetapi yang mau dilatih orangnya belum cukup umpamanya dibutuhkan 1000 mencari 1000-nya susah saya kira ini masalah," tegasnya.

 

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini, menjelaskan terkait permasalah pendataan kependudukan yang sudah bekerja namun masih belum sesuai antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten. Lanjut Darul Siska, menurut provinsi ada tingkat pengangguran yang tinggi di sana, yang mana sebenarnya memang disebabkan oleh peralihan status kependudukan. Dimana pendatang kemudian di data sebagai orang yang menganggur kemudian dipindah ke tempat lain sudah bekerja.

 

"Akurasi datanya tidak diperbarui setiap saat sehingga ada kesan investasinya sudah makin besar tetapi tingkat penganggurannya juga makin tinggi. Ini yang harus diselesaikan, akurasi data ,kemudian sinergisitas antar kelembagaan ini agar mempunyai informasi yang sama. Kami dari DPR melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian untuk kita sampaikan kepada kementerian tenaga kerja, soal BLK, soal tenaga pengawas kemudian juga fasilitas operasional untuk pengawasan di sana," pungkas Darul (afr/aha).


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Desak Menkes Evaluasi Atas Program dan Anggaran Kemenkes Tahun 2022
27-01-2023 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengungkapkan Komisi yang dipimpinnya mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengevaluasi secara menyeluruh...
Legislator Nilai Program PMT Ibu Hamil Periode Tahun 2019-2022 Paling Buruk
27-01-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai agar program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil periode tahun 2019-2022...
Bentrok Berdarah di PT GNI, Netty Aher Menyoal Perppu Cipta Kerja
26-01-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher kembali menyoal kericuhan yang menewaskan dua orang tenaga kerja di PT Gunbuster...
Legislator Tekankan Kesejahteraan Honorer Nakes dan Non-Nakes Patut Diperjuangkan
25-01-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto menyatakan kesejahteraan pegawai honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Non Nakes patut diperjuangkan....