Persoalan Ketenagakerjaan Harus Diawasi Secara Berkelanjutan

02-10-2022 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat foto bersama usai pertemuan dengan Jajaran Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) serta Perwakilan Serikat Pekerja Indonesia, Palu, Jumat (30/9/2022). Foto: Arief/nvl

 

Persoalan Ketenagakerjaan merupakan persoalan mendasar bagi seluruh masyarakat karena menyangkut hak-hak dasar warga negara serta pemenuhan kesejahteraan dan hak untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu Komisi IX DPR RI memandang penting pengawasan secara serius dan mendalam serta berkelanjutan setiap kebijakan dan program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat terutama persoalan ketenagakerjaan.

 

"Termasuknya yang masuk dan bekerja di Indonesia di Kabupaten Morowali. Komisi IX DPR RI merasa perlu melihat sejauhmana pengawasan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, serta upaya Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menangani persoalan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat memberikan manfaat lebih untuk steakholder Morowali," kata Emanuel Melkiades Laka Lena saat pertemuan dengan Jajaran Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) serta Perwakilan Serikat Pekerja Indonesia, Palu, Jumat (30/9/2022).

 

Melkiades menjelaskan, kebijakan penggunaan (TKA) sesungguhnya telah lama digulirkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan kerja akan tetapi hal ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Alih-alih ingin memulihkan ekonomi dengan membuka lapangan kerja, ternyata memberikan karpet merah bagi TKA.

 

"Sisi lain masuknya TKA semakin tidak terbendung terlebih dengan keluarnya UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan segala kemudahan yang diberikan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mensyaratkan masuknya investor asing, bersamaan dengan pekerja yang dikenal dalam sistem Turn Key Project, Investor asing yang ada, seharusnya dijadikan alternative bagi tenaga kerja local untuk bekerja, dan jika tidak, maka investasi itu tidak memiliki added value," jelas Melki.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menambahkan, pemerintah diharapkan cermat menentukan kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara TKA dengan tenaga kerja lokal. Sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membatasi TKA namun pada tataran di lapangan, banyak isu pelanggaran dan penyimpangan terkait ketenagakerjaan dan keimigrasian. Seperti TKA ilegal yang bekerja dengan visa kunjungan, investor asing yang membawa pekerja tanpa memiliki kualifikasi dan tidak memiliki keahlian, sementara regulasi kita mewajibkan TKA harus memiliki keahlian.

 

"Sebagaimana amanat Perpres 118 Tahun 2020 bahwa pelaksanaan alih tehnologi harus berbanding dengan alih kompetensi bagi pekerja lokal. Maka, poin pelaksanaan pengalihan menjadi nilai strategis dalam mengukur bagaimana indikator dan kompetensi tersebut berjalan dengan baik. Harapan besar tersebut agar masyarakat kita dapat bersaing dikancah global," tutup Melki (afr/aha).


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Muhammad Rizal Minta Perbaiki Koordinasi terkait Distribusi Vaksin Covid-19 di Tangsel
02-12-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Rizal meminta Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), khususnya Dinas Kesehatan, untuk memperbaiki jalur...
Irma Suryani Soroti Ketersediaan Alkes di Faskes-Faskes Daerah
02-12-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyoroti ketersediaan alat-alat kesehatan (alkes) di fasilitas kesehatan daerah. Ia mengaku mendapat keluhan...
Haruna Pertanyakan Produksi Dokter di Indonesia kepada Kemenkes
02-12-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Haruna mengatakan, produksi kedokteran di Indonesia hanya dilaksanakan oleh 92 universitas, dengan program studi (prodi)...
Komisi IX Kunjungi Bio Farma, Awasi Ketersediaan Vaksin Covid-19
01-12-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI...