Survei dan Hitung Cepat saat Pemilu Perlu Ditertibkan

03-10-2022 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022). Foto: Geraldi/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang keberadaan survei, jajak pendapat dan quick count atau penghitungan cepat dari berbagai lembaga survei yang kerap menjadi persoalan tersendiri di tengah-tengah masyarakat, menjelang dan saat Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya jajak pendapat memang merupakan sebuah keniscayaan, namun sayangnya terkesan survei ini menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, 

 

"Terkesan bahwa survei-survei ini menjadi sesuatu problematika bagi KPU. Jadi, saya duduk di beberapa warung ketika dilakukan jejak pendapat dan real count, disana terkesan seolah-olah KPU hanya sekedar alat legitimasi bagi real count, ini kan sesuatu yang salah. Padahal yang benar itu adalah real count KPU, bukan yang diperoleh dari lembaga survei dan pihak lainnya,” ujar Guspardi Gaus dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).

 

Politisi Fraksi PAN ini berharap KPU bisa menjawab semua persoalan itu. Ia berharap KPU bisa menjaga integritas, dengan tidak terpengaruh terhadap berbagai hal tersebut. Oleh karenanya menurut Gaus, perlu ada inovasi, perlu ada langkah-langkah, perlu ada terobosan yang dilakukan KPU. 

 

Pasalnya, sejak beberapa kali Indonesia melakukan pemilihan langsung, dan partisipasi dari lembaga survei diberikan ruang untuk melakukan itu, tapi masyarakat sudah mengabaikan hasil hitungan KPU yang sebenarnya itu yang menjadi dasar penetapan hasil pemilihan. Bukan dari real count lembaga atau pihak lain.

 

“Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh KPU terhadap persoalan itu. Jangan sampai KPU malah menjadi alat legitimasi quick count oleh lembaha survei atau pihak lain. Ini penting, supaya pelaksanaan pemilu itu berintegritas, jujur, adil dan lain sebagainya,” ujar Guspardi.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi II DPR RI, lainnya, Mohamad Muraz misalnya. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap masalah survei dan quick count ini perlu diatur lebih tertib.

 

Pasalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa quick count yang dilakukan oleh lembaga survei dan pihak swasta lainnya ini memang memberi dampak di masyarakat, seperti polarisasi, fitnah-fitnah di masyarakat. Sehingga satu sama lain saling bermusuhan karena quick count ini, apalagi dalam ajang pilpres. Oleh karenanya Ia menilai perlu diatur lebih tertib dan lebih baik. (ayu/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan PJ Kepala Daerah Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024
01-12-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gausmengingatkan agar para Penjabat (PJ) Kepala Daerah menjaga netralitasnya jelang Pemilihan Umum(Pemilu) yang akan...
Dukung Perevisian UU ASN, Mardani: Dukung Penghapusan Hak Pilih ASN
30-11-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya mendukung dibahasnya perevisian Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menghapuskan...
Komisi II Minta BPN Lakukan Pengukuran Ulang Terhadap HGU di Riau
25-11-2022 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Riau dalam rangka evaluasi Hak Guna...
Sengketa Lahan Pertambangan di Sulteng Tidak Boleh Berlarut-larut
24-11-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Hugua mendorong jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sulawesi Tengah...