Firman Soebagyo Mendorong Sertifikasi Bidan dan Perawat Standar Internasional

03-10-2022 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo saat RDPU di ruang rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022). Foto: Devi/nvl

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk melakukan sertifikasi internasional untuk bidan dan perawat. Dia merasa prihatin melihat bidan dan perawat yang bekerja di luar negeri tapi digaji dengan standar tenaga imigran biasa. Padahal kemampuan bidan dan perawat asal Indonesia tidak kalah dengan profesi serupa dari negara lain.

 

Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat RDPU dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dalam rangka Penyusunan RUU tentang Kesehatan.

 

"Padahal kita juga punya SDM yang tidak kalah cerdasnya, tuntutan itu yang kami minta kepada pemerintah agar diberikan sertifikat standar internasional, sehingga kalau bidan, perawat dan tenaga kesehatan kerja di luar negeri mendapatkan gaji sesuai standar internasional," papar Firman di ruang rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mengungkapkan di negara lain sudah memberikan apresiasi yang baik bagi profesi bidan dan perawat, namun sayangnya di Indonesia belum melakukan itu. "Waktu itu kami berkunjung ke Saudi Arabiah, itu banyak yang mereka profesinya sebagai bidan dan perawat tetapi gajinya masih standar TKW, ini memprihatinkan. Di Filipina itu gajinya standar internasional sebagai perawat," ujar Firman.

 

Dia pun mengapresiasi Baleg yang menginisiasi untuk menyempurnakan RUU tentang Kesehatan. Menurutnya undang-undang tersebut masih perlu penyempurnaan. Firman menyarankan agar IBI, PPNI, IAKMI dan IAI membentuk tim untuk memberikan masukan kepada Baleg dalam penyempurnaan undang-undang tersebut. "Memang DPR punya kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan undang-undang. RUU tentang Kesehatan memang perlu dilakukan evaluasi menyeluruh," jelas Firman. (ssb/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perizinan Edar Obat dan Makanan Menjadi Aspek Penting dalam Harmonisasi RUU POM
25-01-2023 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI rapat Panitia Kerja Harmonisasi Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dengan Komisi IX...
Legislator Dorong RUU PPRT Segera Dibawa ke Rapat Paripurna
20-01-2023 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari mendesak Pimpinan DPR RI untuk segera membawa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga...
Legislator Apresiasi Sikap Presiden Jokowi Dorong Percepatan Pembahasan RUU PPRT
20-01-2023 / BADAN LEGISLASI
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disambut gembira banyak kalangan....
RUU Daerah Kepulauan Bersentuhan Dengan Kesejahteraan Masyarakat
17-01-2023 / BADAN LEGISLASI
RUU Daerah Kepulauan dipandang sangat penting dan strategis masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, karena RUU ini bersentuhan...