Persetujuan Kemitraan Sukarela RI-UK Diharapkan Berdampak Luas Bagi Pengusaha

03-10-2022 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI Muslim saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022). Foto: Oji/nvl

 

Anggota Komisi VI Muslim berharap rencana pengesahan persetujuan kemitraan sukarela antara Pemerintah RI dan Kerajaan Inggris Raya tentang penegakan hukum kehutanan, penatakelolaan perdagangan produk kayu ke Kerajaan Inggris Raya yang akan dilakukan pemerintah Indonesia dapat memberi dampak yang seluas-luasnya kepada pelaku usaha di Indonesia.

 

"Dengan ratifikasi undang-undang yang segera akan dilaksanakan ini saya yakin harus memberi dampak yang seluas-luasnya khususnya kepada pelaku usaha ya, karena ini yang ditunggu-tunggu oleh pihak pengusaha, apalagi kita tahu betul selama 2 tahun pandemi kita sangat terasa khususnya kepada pelaku UMKM ini," ujarnya.

 

Demikian pandangan itu mengemuka dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kementerian Perdagangan RI, Plt. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Direktur Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).

 

Lebih lanjut, Muslim mempertanyakan jenis produk kayu yang nantinya akan diekspor. Sebab, jenis produk yang akan diekspor dinilai dapat mempengaruhi perambahan hutan yang diambil kayunya. Oleh sebab itu, Muslim menilai perlu aturan tersendiri yang mengatur hal tersebut.

 

"Jangan sampai nanti dengan adanya ini juga rambahan hutan kita ini terus kemana-mana. Artinya (harus) ada aturan-aturan tersendiri lah, sehingga target pemerintah jelas, pelaku UMKM nya jelas, tapi tidak merusak daripada khususnya hutan-hutan yang kita tahu betul setiap tahun terus menyusut," tutupnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan persetujuan kemitraan sukarela Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) dilakukan dengan tujuan menjamin keberlanjutan bahan baku kayu khususnya di hulu dengan adanya sistem tracing pada setiap bahan kayu yang diekspor.

 

Hal tersebut, lanjutnya guna mendorong pengusaha kayu untuk tetap melakukan pengelolaan berkelanjutan dengan tidak menerima kayu ilegal. "Karena lewat pola FLEGT-VPA ini tidak akan diterima kalau sumber bahan bakunya dari ilegal. Karena ada sistem tracing, produknya dari mana, dari hulunya legal atau ilegal. Jadi kalau ilegal otomatis tidak akan masuk dalam sistem FLEGT-VPA," ujarnya. (bia/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg
02-02-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan saat ini pendistribusian LiquefiedPetroleum Gas (LPG) 3 kg di masyarakat masih...
Komisi VI Dukung Rencana Pabrik Indarung I Jadi Situs Warisan Dunia UNESCO
01-02-2023 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI mendukung rencana Pabrik Indarung I diprioritaskan untuk diusulkan oleh Indonesia ke UNESCO sebagai World Heritage (situs...
Legislator Dorong Semen Indonesia Siapkan 'Roadmap' Revitalisasi Pabrik Semen Indarung I
01-02-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendukung PT Semen Indonesia untuk optimis mewujudkan rencana revitalisasi Pabrik Semen Indarung I...
Komisi VI Sarankan Rencana Pabrik Semen Indarung I Jadi 'World Heritage' Diserahkan BUMN Pariwisata
01-02-2023 / KOMISI VI
Rencana PT Semen Indonesia menjadikan Pabrik Semen pertama di Indonesia yakni Indarung I menjadi world heritage disambut baik oleh Komisi...