Bahas RUU Kesehatan, Baleg Undang Organisasi Profesi Kesehatan

04-10-2022 / BADAN LEGISLASI

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin RDPU di ruang rapat Baleg, Nusantar I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022). Foto: Arief/nvl

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan.

 

Dijelaskan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas  RUU tentang kesehatan merupakan usulan baru dalam RUU perubahan Prolegnas Prioritas 2022 yang akan dibahas dengan metode Omnibus Law. “Kami mengundang organisasi profesi di bidang kesehatan  untuk meminta masukan pembahasan RUU tentang kesehatan ini,” katanya saat memimpin RDPU di ruang rapat Baleg, Nusantar I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).

 

Adapun beberap isu yang kami (Baleg) ingin perdalam dalam pertemuan ini diantaranya mengenai redefinisi tentang organisasi profesi. “Kami berharap nantinya setiap tenaga kesehatan hanya memiliki satu organisasi profesi,” ungkapnya. 

 

Isu selanjutnya menyangkut penerbitan STR. “Ini terkait praktik kedokteran atau SIP,  kami minta tanggapannya,” kata Supratman. Kemudian, ia bilang, BPJS nantinya juga akan masuk dalam ketentuan yang diatur dalam RUU kesehatan serta manfaat medis sesuai kebutuhan masyarakat.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengatakan PB IDI menolak RUU Kesehatan Omnibus Law masuk dalam program Legisalasi Nasional (Prolegnas) tahun 2023. Menurutnya, tidak ada urgensi untuk membahas RUU kesehatan Omnibus Law. Lebih dari itu, menurut IDI yang dibutuhkan saat ini adalah Undan-Undang (UU) Sistem Kesehatan Nasional.

 

“Intinya, IDI akan membantu negara untuk menyusun sistem kesehatan nasional yang kompleks, yang komprehensif, tapi bukan dalam bentuk Omnibus Law dengan mencabut UU Praktik Kedokteran,” katanya. Slamet menambahkan, DPR dapat memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan merevisi Peraturan pelaksanaan dari UU Praktik Kedokteran namun bukan dengan mencabut UU Praktik Kedokteran dan memasukkannya ke dalam UU Kesehatan omnibus law. (rnm/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Diah Pitaloka: Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Politik
29-11-2022 / BADAN LEGISLASI
Hari Internasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ditetapkan pada tanggal 25 November setiap tahunnya. Dalam rangka Hari Internasional Anti Kekerasan selama...
Willy Aditya: UU TPKS Komitmen Negara Jamin HAM Secara Menyeluruh
29-11-2022 / BADAN LEGISLASI
Kekerasan seksual memang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, namun hadirnya Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana...
Baleg Apresiasi Masukan dari Berbagai Pihak di Sulsel Terkait RUU Tentang Bahan Kimia
29-11-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hasnah Syams mengapreasiasi masukan dari berbagai pihak dan stakeholder terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang...
RUU Bahan Kimia, Perhatikan Aspek Pengawasan Dan Penggunaan Di Indonesia
25-11-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Illiza Sa’aduddin melakukan Kunjungan Kerja bersama dengan Anggota Baleg DPR RI dalam rangka menyerap...