Nasir Djamil: RKUHP Perlu Akomodir Pandangan Agama

26-10-2022 / M.K.D.

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional. Foto: Anju/nvl

 

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) perlu mengakomodir pandangan agama. Pandangan agama ini penting untuk menjaga moral anak Bangsa. Inilah yang disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertajuk "RUU KUHP: Reformasi Hukum Pidana Nasional Dalam Perspektif Islam".

 

"Agama-agama mulai dari Islam sampai Konghucu sebagai bagian dari umat beragama, tentu perlu diminta pandangan-pandangan terkait KUHP yang sedang diubah saat ini," katanya usai kegiatan seminar di Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (26/10/2022). Legislator Fraksi PKS itu menilai, hal yang dilakukan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sangat tepat dengan menggelar seminar ini.

 

"Oleh karena itu, saya melihat apa yang dilakukan oleh pusat pelatihan atau pusat penelitian DPR RI dengan Universitas Islam Riau ini, sangat pas, sangat tepat," ujarnya. Hal tersebut untuk memastikan KUHP mampu menjaga moral para anak bangsa. "Karena kita juga sebagai bagian dari umat agama ingin memastikan agar KUHP ini juga menjaga moral bangsa, menjaga moral anak bangsa," tuturnya.

 

Apa yang dikhawatirkan terkait dengan kehidupan seks bebas misalnya, pergaulan bebas, dan hal-hal yang menjurus rendahnya peradaban manusia, itu bisa diantisipasi oleh KUHP sebagai instrumen hukum yang diakui di Indonesia, sambung Nasir lagi. (aas/mh)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tidak Ada Kerugian Konstitusional bagi Pemohon Uji Materiil UU Guru dan Dosen
06-02-2023 / M.K.D.
DPR RI menanggapi pengujian materill Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Perwakilan Tim Kuasa DPR RI,...
BK DPR Tanda Tangani MoU dengan Universitas Mahendradatta
05-02-2023 / M.K.D.
Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara BK-DPR RI dengan Universitas Mahendradatta di Gedung...
Indonesia Dinilai Siap Laksanakan Pemilu 2024 Ditengah Ketidakpastian Global
27-01-2023 / M.K.D.
Pemilu tahun 2024 dinilai mengkhawatirkan bagi Indonesia, sebab banyak negara yang mengalami krisis global. Pandemi Covid-19 yang relatif sudah berakhir...
BK DPR RI Tandatangani ‘MoU’ dengan Unsyiah
23-01-2023 / M.K.D.
Badan Keahlian (BK) DPR RI yang diwakili oleh Kepala Pusat Perancangan Undang-undang (PUU) Lidya Suryani Widayawati melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman...