Ahmad Najib: Waspadai Jurang Resesi Dampak PHK Massal

08-11-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah. Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah meminta pemerintah turun tangan memastikan nasib pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT). Hal ini terkait, PHK massal yang mencapai 73.000 oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan perusahaan lainnya yang tak tergabung dalam Apindo.

 

“Saya meminta pemerintah untuk turun tangan memastikan apakah sejumlah PHK yang terjadi ini tidak berlanjut menjadi pengangguran? Karena kalau dibiarkan akan memberikan dampak lanjutan,” jelas Najib dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (5/11/2022).

 

Najib mengingatkan, pemerintah dapat melakukan antisipasi untuk menggerakkan permintaan pasar domestik. Hal ini, agar bisa menyerap produksi dari perusahaan tersebut. Ia pun menduga PHK massal industri tekstil ini terjadi lantaran penurunan produksi perusahaan. Najib menilai hal ini diakibatkan rata-rata oleh turunnya permintaan.

 

“Jadi bisa menyerap produksi dari perusahaan- perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan melakukan kebijakan pengurangan tenaga kerja untuk menekan pengeluaran. Hal ini bisa terjadi akibat dampak resesi global,” jelas Politisi Fraksi PAN ini.

 

Najib menjelaskan, Indonesia sendiri hingga saat ini belum terjerembab di dalam jurang resesi ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di angka rata-rata 5 persen yang menunjukan sisi positif.

 

Namun, Najib menekankan, pemerintah harus tetap mewaspadai sejumlah hal agar tak masuk dalam jurang resesi ekonomi. Hal tersebut mulai dari inflasi yang terkendali, menjaga daya beli serta intermediasi perbankan. (we/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Minta Alokasi Dana Sawit untuk 'Replanting' Harus Diperbesar
05-02-2023 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI di Pontianak,...
Komisi XI Ingatkan LPDP Ada Potensi Defisit Anggaran 2023 Sebesar Rp 2 Triliun
03-02-2023 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023. Besaran defisit...
UU Harmonisasi Peraturan Pajak Berhasil Menggenjot Penerimaan Negara
03-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR RI beberapa...
Komisi XI Apresiasi Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak serta Bea Cukai Kalimantan Timur
02-02-2023 / KOMISI XI
Realisasi penerimaan pajak dan bea cukai di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena capaian itu,...