PMN Non Tunai Diharapkan Tingkatkan Kinerja PT Varuna Tirta Prakasya Efisienkan Biaya Logistik

08-11-2022 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dalam rangka pembahasan terkait PMN Non Tunai Tahun 2022 yang digelar di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022). Foto: Munchen/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengharapkan aset Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai yang nantinya menjadi kantor pusat PT Varuna Tirta Prakasya bisa meningkatkan kinerja perusahaan dalam membantu percepatan pengiriman dan efisiensi biaya logistik. Mengingat, selama ini mahalnya biaya logistik domestik sangat meresahkan banyak pengusaha nasional. Terlebih, kecepatan dan ketepatan logistik kedepannya sangat diperlukan untuk mengatasi tren kenaikan inflasi dalam hal pengiriman barang di wilayah domestik.

 

Demikian disampaikan Puteri saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Direktur Utama PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan Direktur Utama PT. Sejahtera Eka Graha dalam rangka pembahasan terkait PMN Non Tunai Tahun 2022 yang digelar di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022).

 

“Sokongan aset Penyertaan Modal Negara Non Tunai diharapkan bisa semakin meningkatkan efektivitas PT Varuna Tirta Prakasya sebagai perusahaan logistik BUMN. Mengingat, mahalnya biaya logistik selama ini sangat meresahkan banyak pengusaha yang masih 24 persen dari PDB nasional. Jadi, harapannya aset yang nantinya menjadi kantor pusat PT Varuna Tirta Prakasya bisa meningkatkan kinerja perusahaan dalam membantu mempercepat pengiriman logistik dan juga mengefisienkan biaya logistiknya,” ujar Puteri.

 

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut ingin mengetahui dampak peralihan kepemilikan aset terhadap pengurangan beban pemerintah untuk pengeluaran biaya perawatan aset. Serta, sambung Puteri, seberapa besar dampaknya terhadap penghematan yang akan dilakukan PT Varuna Tirta Prakasya untuk sewa gedung. Sehingga, tandas Puteri, nantinya bisa dibandingkan apakah memang tepat opsi pemindahtanganan aset tersebut kepada PT Varuna Tirta Prakasya.

 

Selain itu, Puteri berpesan kepada Direktur Utama PT Sejahtera Eka Graha sebagai perusahaan yang bergerak di sektor properti dan pengelolaan kawasan agar nantinya aset yang akan dikelola juga bisa memberikan keberpihakan untuk memudahkan kalangan milenial, Gen-Z dan kaum berpenghasilan rendah untuk memiliki properti pada aset yang dikelola oleh PT Sejahtera Eka Graha. Mengingat, selama ini harga properti sudah sangat melonjak apalagi dengan tren inflasi dan kenaikan suku bunga saat-saat ini.

 

“Saya ingin mendengar apakah ada skema pembiayaan khusus yang bisa memudahkan bagi kalangan milenial dan juga kaum berpenghasilan rendah untuk memiliki properti pada aset yang dikelola oleh PT. Sejahtera Eka Graha. Apalagi, sekitar 70% persen dari pengguna program KPR bersubsidi masih dari kalangan milenial yang sangat antusias untuk memiliki rumah tapi dayanya kurang. Jadi, tentu perlu keberpihakan baik dukungan dari pemerintah maupun dari BUMN seperti PT Sejahtera Eka Graha untuk bisa meningkatkan kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Puteri.

 

Sebelumnya, DJKN Kemenkeu Rionald Silaban mengajukan PMN Non Tunai atau PMN Barang Milik Negara (BMN) untuk PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dan PT Sejahtera Eka Graha. Total pengajuan PMN Non Tunai ini sekitar Rp582 miliar. Suntik modal itu berupa penyertaan aset tanah. Adapun, pengajuan PMN untuk PT Varuna Tirta Prakasya (senilai Rp 24,127 miliar berupa tanah dan gedung kantor yang akan digunakan sebagai kantor pusat PT Varuna Tirta Prakasya.

 

Rionald menjelaskan, aset objek PMN Non Tunai dapat dimanfaatkan sebagai lokasi kantor utama PT Varuna Tirta Prakasya sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas perusahaan. "Dengan penyertaan ini kita bisa manfaatkan Gedung Plaza Pasifik (Jakarta Utara), itu nama aset tersebut. Lalu, ini juga bisa mengurangi beban pemerintah dalam pengeluaran biaya perawatan aset," terang DJKN Kemenkeu Rionald Silaban.

 

Sedangkan, PT Sejahtera Eka Graha menyertakan BMN berupa tanah aset properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang nilainya mencapai Rp558,617 miliar. PT Sejahtera Eka Graha ini akan mendapatkan tanah aset properti eks BPPN yang dikelola Kemenkeu di Kawasan Bogor Timur berupa tanah eks PT Kendaga Kencana Indah seluas 150.313 m2 (meter persegi) dan eks PT Graha Pakuan Permai seluas 6.776 m2 serta kavling perumahan Danau Bogor Raya dengan luas 3.228 m2. (pun/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Belum Dapat DIPA APBN 2023, Badan Otorita IKN Harus Cari Cara Yakinkan Investor
06-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mendorong Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mencari cara dalam meyakinkan investor...
Legislator Desak OJK Intensifkan Pengawasan Asuransi Unit Link
06-02-2023 / KOMISI XI
Presiden RI Joko Widodo memberikan sorotan khusus terhadap persoalan asuransi Unit Link dalam sambutan di Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan...
Legislator Apresiasi Kontribusi PT SMI terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kalsel
06-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengapresiasi kontribusi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam mendukung pembiayaan dari berbagai proyek...
Komisi XI Dukung Pemerataan Pembangunan di Kalsel
06-02-2023 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan mengaku optimistis atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan...