Parlemen dan Pemerintah Perlu Menyelaraskan Isu Perubahan Iklim di COP27

09-11-2022 / B.K.S.A.P.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto: Jaka/nvl

 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan perlu keselarasan dan kesamaan persepsi antara parlemen dengan pemerintah dalam mengawal isu perubahan iklim pada sidang COP27 yang akan berlangsung di Sharm El-Sheik, Mesir pada 13 November mendatang. Ia menambahkan, diplomasi sesama anggota parlemen yang dijalankan oleh DPR RI akan mendukung misi sedang dijalankan pemerintah.

 

“Selain menghimpun masukan terkait isu yang bergulir di Sidang COP27, FGD ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara legislatif dengan eksekutif dalam membawa misi Indonesia pada COP27,” ungkap Fadli Zon saat membuka Focus Group Discussion (FGD) persiapan sidang COP27 yang diselenggarakan secara virtual dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2022).

 

Adapun narasumber dalam FGD tersebut yakni Dirjen Pengendalian dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dewanthi serta Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati. 

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan, DPR RI senantiasa menaruh perhatian khusus terhadap isu perubahan iklim dan ekonomi hijau. DPR RI selalu menyuarakan isu perubahan iklim pada forum-forum parlemen, apalagi Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. “Sesuai dengan tupoksinya, DPR RI bisa memperkuat penanganan cilmate change serta target-target yang akan dicapai pemerintah,” tuturnya.

 

Ia menjelaskan, COP27 merupakan agenda positif yang harus diikuti. Karena, pada sidang tersebut, masing-masing negara akan melaporkan update dari komitmen yang telah dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim. “Kita bisa melihat gambaran apakah ada negara-negara maju yang tidak komitmen dalam pencapaian climate change beserta kendalanya,” jelas Fadli.

 

Pada sesi diskusi, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan, pencapaian Indonesia dalam menekan perubahan iklim harus disampaikan pada forum tersebut (COP27). Apalagi parlemen bersama pemerintah pusat senantiasa menyosialisasikan isu-isu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau kepada pemerintah daerah.

 

Terkait komitmen negara maju yakni USD100 miliar per tahun sebagai kompensasi perubahan iklim yang hingga kini tak kunjung direalisasikan, Politisi Dapil Bali ini kembali akan menyuarakan pada forum-forum internasional. “Kita Parlemen akan mencoba mendorong agar itu segera dipenuhi oleh negara maju. Jika terpenuhi, akan sangat baik sekali bagi Indonesia yang merupakan paru-paru dunia,” pungkasnya. (ssb/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR dan LSPR Jepang akan Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorders
03-02-2023 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menerima tamu delegasi Jepang dari LSPR Institute of Communication and Business. Dalam...
DPR Dorong Diplomasi Parlemen untuk Mewujudkan Stabilitas di ASEAN
01-02-2023 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjelaskan pentingnya diplomasi parlemen guna mewujudkan stabilitas di kawasan...
Dewi Coryati: Parlemen Indonesia Dukung Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perdamaian
01-02-2023 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dewi Coryati menegaskan, parlemen Indonesia mendukung partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam...
Gilang Dhielafararez Kecam Kunjungan Menteri Israel di Kompleks Al-Aqsa
31-01-2023 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez mengecam kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir...