Komisi XI DPR Menyetujui Pelaksaan PMN PPD Sebesar Rp282 Miliar

09-11-2022 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir saat RDP Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/11/2022). Foto: Munchen/nr

 

Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) non tunai tahun 2022 kepada Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) berupa BMN pada Kementerian Pehubungan yaitu 600 unit bus untuk mendukung system transportasi massal berbasis Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan perkotaan dengan estimasi nilai sebesar Rp 282.414.857.040 miliar.

 

Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/11/2022).

 

“Intinya kami mendukung peningkatan jumlah transportasi dikawasan perkotaan sehingga masyarakat lebih tertarik untuk beralih. Komisi XI juga menyetujui memberika PMN kepada PPD untuk meningkatkan transportasi massal berbasis BRT,” pungkas Muzakir.

 

Sementara itu, Direktur Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Joni Prasetiyanto mengucapkan terimakasih kepada Komisi XI atas putusan pemberian PMN kepada PPD sebesar Rp282 miliar. “Kami berterimakasih atas pemberian PMN ini yang diharapkan untuk kemajuan perusahaan kedepannya dan membuat transportasi massal menjadi jauh lebih baik,” sebutnya. (tn/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Minta Alokasi Dana Sawit untuk 'Replanting' Harus Diperbesar
05-02-2023 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI di Pontianak,...
Komisi XI Ingatkan LPDP Ada Potensi Defisit Anggaran 2023 Sebesar Rp 2 Triliun
03-02-2023 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023. Besaran defisit...
UU Harmonisasi Peraturan Pajak Berhasil Menggenjot Penerimaan Negara
03-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR RI beberapa...
Komisi XI Apresiasi Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak serta Bea Cukai Kalimantan Timur
02-02-2023 / KOMISI XI
Realisasi penerimaan pajak dan bea cukai di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena capaian itu,...