Legislator Dukung KPK Ungkap Beking Penambangan Ilegal

16-11-2022 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap kepada oknum aparat keamanan yang menjadi beking praktik penambangan liar (illegal mining). Politisi dari Fraksi PKS ini juga berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam menyelesaikan masalah ini. 

 

Sehingga KPK berani menindak siapapun yang menjadi beking penambangan liar selama ini. Termasuk pelaku dari pihak oknum aparat keamanan. "Kami mengapresiasi langkah KPK tersebut. Ini langkah pro-aktif yang layak diacungkan jempol," ujar Mulyanto kepada Parlementaria, Jakarta, Rabu (16/11/2022).

 

Ditambahkannya, memang sudah semestinya KPK berinisiatif mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap dan korupsi di sektor Minerba. Pasalnya, pada umumnya pelaku kejahatan di sektor Minerba ini melibatkan oknum pejabat yang mempunyai kekuasaan dan jaringan kerja cukup besar. 

 

Sehingga upaya pemberantasan korupsi di sektor ini perlu dilakukan dengan cara-cara extraordinary. Mengingat nilai transaksi di sektor ini sangat tinggi dan membutuhkan pengawasan yang ketat.

 

"Kita berharap banyak KPK dapat berkontribusi besar dalam menata sektor pertambangan ini, agar SDA (Sumber daya alam) yang berlimpah di tanah air ini benar-benar dapat dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat. Bukan dinikmati oleh segelintir orang kaya di Indonesia atau dikorupsi oleh para pejabat," tegasnya.

 

Jika SDA yang berlimpah itu, lanjut Mulyanto, dapat dikelola dengan baik, paling tidak batu bara dan kelapa sawit saja, mungkin ekonomi rakyat bisa lebih baik. Ini dua komoditas nasional dengan nilai ekspor tertinggi. (ayu/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Pemerintah Langgar UU PPP Terkait Pembahasan RUU EBET
25-01-2023 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai Pemerintah telah melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan...
Persoalan Pasokan Bauksit Smelter di PT BAI Harus Teratasi
22-01-2023 / KOMISI VII
Tim Panitia Kerja (Panja) Bauksit Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke PT Bintan Alumina Indonesia (BAI)...
Legislator Komisi VII Dorong Opsi Impor Bauksit Dapat Ditutup
21-01-2023 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengatakanberdasarkan informasi yang diterimanya, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI)menyampaikan opsi jika tidak ada...
Komisi VII Dorong Pengembangan Industri Pengolahan Kakao di Bandung
20-01-2023 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke ke PT Papandayan Cocoa Industries (Barry Callebaut) di Kota Bandung,...