Respons Kasus Gagal Ginjal Akut, Baleg Harmonisasi RUU POM

16-11-2022 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh dalam Rapat Pleno Baleg di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022). Foto : Devi/Man

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM). Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) mengakomodasi respons kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak di Indonesia.

 

"Gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA ini juga sudah dimasukkan," kata Ninik sapaan akrab Nihayatul Wafiroh dalam Rapat Pleno Baleg di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022). Sebagai salah satu pengusul RUU, Ninik mengatakan bahwa kasus gagal ginjal akut yang merebak di Indonesia mengungkap masih lemahnya pengawasan terhadap proses pascaproduksi atau post-market, obat atau makanan sampai kepada konsumen. "Selama ini yang diperkuat baru pada proses produksinya," ucapnya.

 

Untuk itu, Ninik menyebut dalam RUU POM ini pihaknya memasukkan pula pengawasan post-market terhadap obat ataupun makanan. "Jadi, bukan hanya masa produksinya, melainkan juga post-market-nya," ujarnya.

 

Sementara itu, terkait RUU Omnibus Kesehatan yang sedang dibahas Baleg, Ninik menyampaikan pihaknya belum bisa memastikan apakah RUU POM bisa dimasukkan atau tidak. "Kita masih butuh mendiskusikan banyak hal dari masyarakat untuk kita bawa ke Omnibus itu," terangnya.

 

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Desy Ratnasari mengusulkan agar nantinya tata kelola prosedur terhadap pengawasan obat dan makanan diperketat. "Kami mendapatkan informasi, bahwa ternyata yang di cek itu adalah bahan baku obat, ternyata kalau ada bahan tambahan itu tidak dilakukan pengujian. Barangkali ini perlu dimasukkan juga bahwa semua bahan baku maupun bahan tambahan yang akan digunakan menjadi obat itu masuk dalam kategori pengawasan," ujar Dessy.

 

Ia kemudian mengusulkan agar ada harmonisasi kebijakan dan perbaikan dengan melibatkan beberapa stakeholder dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. "Menurut saya, apakah BPOM diberikan kewenangan seperti FDA di Amerika untuk mengecek semua bahan bahan yang terkandung di semua obat, tapi kemudian Dirjen Farmasi juga merasa tidak terlangkahi sehingga ada kesetaraan dan kolaborasi," tutupnya. (ann/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pengesahan RUU Minol Akan Jadi Kado Akhir Masa Periode DPR
02-02-2023 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menegaskan pihaknya akan berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol...
Idah Syahidah Dorong Percepatan Pembahasan RUU Larangan Minol dan DOB di Gorontalo
02-02-2023 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie mendorong percepatan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) untuk bisa...
Legislator Berharap Kearifan lokal Masuk Dalam RUU Masyarakat Hukum Adat
01-02-2023 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan legislasi (Baleg) DPR RI Ary Eghani Ben Bahat berharap kearifan lokal yang ada dan berbeda di masing-masing daerah,...
Baleg DPR Sosialisasikan Prolegnas dan Serap Aspirasi RUU di Provinsi Gorontalo
01-02-2023 / BADAN LEGISLASI
Tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka Sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU PerubahanKeempatTahun 2020-2024dan ProlegnasRUU...