F-PKB Memberikan Pendapatnya Terkait RUU 8 Provinsi, Perkuat Pengakuan terhadap Eksistensi Daerah di Indonesia

17-11-2022 / PARIPURNA

Anggota DPR RI Ela Siti Nuryamah saat menyerahkan pandangan F-PKB saat Rapat Paripurna. Foto: Jaka/nr

 

DPR RI bersama Fraksi-Fraksi menyelenggarakan Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dalam agenda mendengarkan pendapat fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI yaitu RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, dan Bali. Pada, Kamis (17/11/2022).

 

Selaras dengan hal tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) lewat Anggota DPR RI Ela Siti Nuryamah menyampaikan sejumlah pandangan terkait RUU Usul Inisiatif lima Provinsi. Dalam menanggapi usulan RUU ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh F-PKB tersebut.

 

“Pertama, F-PKB memandang dengan adanya RUU ini sebagai bagian dari pengakuan atas eksistensi setiap daerah di Indonesia dan sekaligus mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, wilayah provinsi perlu diberikan landasan hukum agar memiliki kewenangan dalam melakukan penataan kelembagaan. Ketiga, perlu adanya pengaturan terkait batas wilayah, baik provinsi maupun kabupaten kota,” ungkapnya dalam keterangan tertulis fraksi yang diterima Parlementaria, Kamis (17/11/2022).

 

“Keempat, perlu diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk melakukan inovasi-inovasi dengan potensi dan keunggulan provinsi masing-masing. Kelima, wilayah perlu memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola dan mengembangkan potensi. Keenam, pengaturan ini dapat menjadi kekuatan daerah dalam menyelesaikan setiap konflik. Dan terakhir, perlu adanya perhatian dalam membangun daerah perbatasan sebagai wujud pembangunan wajah indonesia dihadapan negara-negara tetangga,” lanjutnya.

 

Pasca menyampaikan pandangannya tersebut, F-PKB menyatakan persetujuannya terkait RUU Usul Inisiatif lima Provinsi dan berharap dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, serta ketentuan yang berlaku. (vrl,gal/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
APBN Tahun 2023 Harus Dapat Antisipasi Gejolak dan Ketidakpastian Global
10-01-2023 / PARIPURNA
Pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2023, selain menjadi stimulus perekonomian nasional, juga harus dapat antisipatif terhadap gejolak...
Luluk Nur Hamidah Galang Dukungan Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
10-01-2023 / PARIPURNA
Anggota Badan Legislatif DPR RI Luluk Nur Hamidah berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk segera ditetapkan...
Walau di Tahun Politik, DPR Tetap Jalankan Tugas dan Fungsi Konstitusional dengan Baik
10-01-2023 / PARIPURNA
Pimpinan DPR RI berharap walaupun berada dalam tahun politik, parlemen tersebut tetap mengelola tugas dan fungsi konstitusionalnya sehingga berjalan dengan...
Pimpinan DPR Soroti Usulan Perubahan Sistem Pemilu
10-01-2023 / PARIPURNA
Pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, yaitu dari Sistem Proporsional Terbuka...