Fraksi Partai Golkar Sepakati Delapan RUU Tentang Provinsi Jadi RUU Inisiatif DPR

17-11-2022 / PARIPURNA

Anggota Komisi XI DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra saat menyerahkan pandangan F-GOLKAR di Rapat Paripurna. Foto: Jaka/nr

 

Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, Bagus Adhi Mahendra Putra Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai GolKar DPR RI menyepakati 8 (delapan) RUU tentang Provinsi menjadi RUU Inisiatif DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2022).

 

Sebagaimana diketahui bahwa RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan, RUU tentang Provinsi Jawa Barat, RUU tentang Provinsi jawa Tengah, RUU tentang Provinsi Jawa Timur, RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah, RUU tentang Provinsi Maluku, dan RUU tentang Provinsi Bali, dibentuk dengan menggunakan dasar hukum UUDS Tahun 1950 saat bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Kedelapan beleid itu dinilai sudah kadaluarsa sehingga perlu pembaruan.

 

”Wilayah di Indonesia memiliki karakteristik dan cakupan wilayah yang berbeda-beda dengan potensi dan kekurangan masing- masing, maka pengaturan provinsi hendaknya menggunakan Undang-Undang pembentukan provinsi yang berbeda di setiap provinsi, dan bukan disatukan sebagaimana yang lalu”.

 

Selama berlakunya UU Pembentukan Provinsi, bangsa Indonesia telah banyak mengalami perubahan tatanan kehidupan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kemajuan teknologi informasi yang telah mengubah hubungan antar individu, hubungan antara warga negara dengan pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha, hubungan antara dunia usaha dengan masyarakat dan hubungan antar warga masyarakat baik di sua’tu daerah maupun dengan daerah lainnya.

 

“Perlu adanya penataan ulang Dasar Hukum yang baru didasari dengan UUD NKRI Tahun 1945 terhadap pembentukan 8 (delapan) Provinsi diatas yang merupakan konsekuensi atas konstitusi kita bahwa UUD NRT Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertingi dan bersifat fundamental. Dengan demikian UUD NKRI Tahun 1945 menjadi sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan”.

 

Pembentukan 8 (Delapan) Rancangan Undang-Undang Provinsi ini juga telah dikaji oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU usul Komisi II DPR, baik dari aspek teknis maupun aspek substansi, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Hasilnya Baleg DPR RI dapat meyetujui 8 (delapan) Rancangan Undang- Undang Provinsi ini dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI.

 

“Berdasarkan hal tersebut kami Fraksi Partai Golkar mohon kepada Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan peserta Sidang Paripurna DPR RI pagi ini untuk dapat mengambil keputusan menyetujui RUU 8 (Delapan) Provinsi ini menjadi RUU insiatif DPR RI dan dibahas pada tahapan berikutnya, Fraksi Partai GOLKAR meyakIni dengan Pembentukan RUU 8 (De!apan) Provinsi ini mampu menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah serta masyarakat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (dzs,gal/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
APBN Tahun 2023 Harus Dapat Antisipasi Gejolak dan Ketidakpastian Global
10-01-2023 / PARIPURNA
Pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2023, selain menjadi stimulus perekonomian nasional, juga harus dapat antisipatif terhadap gejolak...
Luluk Nur Hamidah Galang Dukungan Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
10-01-2023 / PARIPURNA
Anggota Badan Legislatif DPR RI Luluk Nur Hamidah berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk segera ditetapkan...
Walau di Tahun Politik, DPR Tetap Jalankan Tugas dan Fungsi Konstitusional dengan Baik
10-01-2023 / PARIPURNA
Pimpinan DPR RI berharap walaupun berada dalam tahun politik, parlemen tersebut tetap mengelola tugas dan fungsi konstitusionalnya sehingga berjalan dengan...
Pimpinan DPR Soroti Usulan Perubahan Sistem Pemilu
10-01-2023 / PARIPURNA
Pimpinan DPR RI menyoroti usulan perubahan sistem pemilu yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, yaitu dari Sistem Proporsional Terbuka...