Perlu Dipertimbangkan Kembali Program KPR untuk Karyawan Tetap

24-11-2022 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana saat RDP dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Foto: Geraldi/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana menyoroti program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang menyasar kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurutnya, salah satu syarat pengambilan KPR yang mewajibkan pengambil KPR merupakan karyawan tetap, perlu dipertimbangkan kembali.

 

"Yang tadi disampaikan, (penghasilan) enam juta (sampai) delapan juta ke bawah dengan syarat dalam pengambilan KPR itu kadang-kadang ada ketentuan tentang karyawan tetap. Itulah yang membuat persoalan-persoalan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, terkait pendalaman PMN Tunai tahun 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

 

Ananta mencontohkan, seperti karyawan-karyawan dan para supir berstatus tenaga honorer yang bekerja di DPR. Mereka seringkali masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan program KPR. "Misalnya staf DPR itu yang statusnya periode (bekerja)nya kan tidak jelas. Ada setahun (sampai) dua tahun bekerja). Tapi kalau tenaga ahli penghasilannya lebih, tapi itu kesulitan mendapatkan perumahan itu," lanjutnya.

 

Lebih lanjut, Ananta juga menyoroti pemilihan lokasi KPR yang dipilih BTN. Sebab, ia menilai lokasi-lokasi yang menjadi perumahan KPR cenderung jauh dari fasilitas umum, sehingga jarang dibeli masyarakat untuk ditempati. Hal tersebut membuat KPR terkesan tidak tepat sasaran.

 

"BTN dalam mengambil lokasi-lokasi rumah, misalnya yang ada di sekitar Tangerang. Itu tempat-tempatnya (lokasi) itu kadang-kadang nanti hanya diambil (rumahnya) tetapi tidak dipakai (dihuni), karena apa? (karena) jauh dari fasilitas dan lain sebagainya. Pengambilan (lokasinya) jadi kurang tepat," imbuh Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Senada, Anggota Komisi VI Muhammad Husein Fadlulloh meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk dapat memastikan penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi dapat tepat sasaran. Sebab, menurutnya jika penyaluran KPR bersubsidi tersebut tidak tepat sasaran, maka tujuan dari program KPR bersubsidi tersebut tidak akan tercapai.

 

"Yang harus menjadi catatan penting di sini adalah kita berbicara mengenai penyaluran KPR bersubsidi, maka bukan hanya tentang jumlahnya yang sudah disalurkan. Namun yang tidak kalah penting tadi disampaikan oleh teman-teman adalah apakah penyaluran KPR bersubsidi ini sudah tepat sasaran atau belum?" ujar Legislator Dapil Jawa Barat XI ini.

 

Oleh sebab itu, Husein berharap program-program yang dilaksanakan BTN dapat tepat menyasar kepada MBR serta generasi milenial yang belum bisa memiliki rumah. "Saya berharap Bank BTN ini betul-betul tepat sasaran menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan juga tentunya milenial yang belum bisa mendapatkan rumah untuk masa depan mereka," lanjutnya. (bia/rdn)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VI Usul Pembentukan Holding Perusahaan Logistik Negara, Martin Manurung: PT Pos Indonesia 'Lead'-nya
04-02-2023 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI mengusulkan agar BUMN membentuk holding dibidang industri logistik dengan PT Pos Indonesia sebagai lead dari holding...
Legislator Usulkan Program-Program yang Mendukung Transformasi PT Pos Indonesia
04-02-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Jon Erizal mengusulkan PT Pos Indonesia membuat program central titipan guna mempermudah masyarakat untuk mengambil...
Komisi VI Dukung Transformasi Bisnis dan Layanan PT Pos Indonesia Guna Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
04-02-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RIMartin Manurung mendukung PT Pos Indonesia terus melakukan transformasi pelayanan dan bisnis logistik guna mendorongpertumbuhan...
Evita Nursanty Dorong PTPN Lakukan Inovasi dan Pengembangan Sektor Pariwisata
04-02-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menilai dari 14 (empat belas) PT Perkebunan Nusantara dalam bentuk induk (holding), terdapat...