Pengelolaan Sampah Harus Jadi Tanggung Jawab Bersama Kementerian dan Pemda

24-11-2022 / BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari. Foto: Dep/nr

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Taufik Basari mengusulkan agar pengelolaan sampah di Indonesia harus menjadi good feeling factor secara politik terutama yaitu melalui upaya tanggung jawab bersama dari Pemerintah Daerah. Mengingat, kepala daerah merupakan sentra utama yang berperan penting dalam memastikan persoalan di hulu berkaitan dengan pengelolaan sampah di Indonesia tidak lagi tersendat.

 

Demikian ditekankan Taufik saat Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dalam rangka meminta pandangan/masukan terkait Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang digelari di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (23/11/2022).

 

“KLHK menyampaikan salah satu kendala yang dihadapi adalah persoalan bahwa pengelolaan sampah belum menjadi good feeling factor secara politik daerah-daerah. Jadi, diperlukan upaya menciptakan suasana sedemikian rupa bahwa pengelolaan sampah harus menjadi good feeling factor dalam politik Indonesia. Sehingga, salah satu yang harus menjadi indikator utama keberhasilan suatu daerah adalah keberhasilan dalam hal pengelolaan sampah untuk memacu para kepala daerah melihat persoalan sampah sebagai persoalan fundamental sekaligus meningkatkan budaya malu bila daerahnya ternyata kurang bersih,” ujar Taufik.

 

Tak hanya itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan diperlukan gerakan bersama yang diinisiasi oleh Kementerian KLHK dan PUPR dengan melibatkan setiap Kementerian dengan kewenangan-kewenangan tertentu terkait dengan persoalan sampah. Contohnya, usul Taufik, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif turut dilibatkan dalam indikator perkembangan wisata suatu daerah yakni penilaian pengelolaan sampahnya.

 

“Persoalan sampah bukan merupakan persoalan kecil melainkan hal ini harus menjadi persoalan fundamental yang tidak bisa diserahkan kepada Kementerian tertentu saja tapi juga harus menjadi gerakan bersama di setiap Kementerian dengan kewenangan-kewenangan tertentu. Nah karena itulah, yang menjadi persoalan paling utama di dalam hal kita berbicara soal beban persampahan di Indonesia adalah membangun gerakan bersama yang diinisiasi oleh Kementerian KLHK dan PUPR dengan Kementerian lainnya termasuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk ditingkatkan kesadaran kebersihannya,” pungkas Taufik. (pun/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Diah Pitaloka: Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Politik
29-11-2022 / BADAN LEGISLASI
Hari Internasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ditetapkan pada tanggal 25 November setiap tahunnya. Dalam rangka Hari Internasional Anti Kekerasan selama...
Willy Aditya: UU TPKS Komitmen Negara Jamin HAM Secara Menyeluruh
29-11-2022 / BADAN LEGISLASI
Kekerasan seksual memang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, namun hadirnya Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana...
Baleg Apresiasi Masukan dari Berbagai Pihak di Sulsel Terkait RUU Tentang Bahan Kimia
29-11-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hasnah Syams mengapreasiasi masukan dari berbagai pihak dan stakeholder terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang...
RUU Bahan Kimia, Perhatikan Aspek Pengawasan Dan Penggunaan Di Indonesia
25-11-2022 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Illiza Sa’aduddin melakukan Kunjungan Kerja bersama dengan Anggota Baleg DPR RI dalam rangka menyerap...