Rapat Dengan Kominfo, Komisi I Minta Segera Laksanakan ASO Sepenuhnya

24-11-2022 / KOMISI I

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat Rapat Dengan Menteri Kominfo di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu 23/11/2022). Foto: Jaka/nr

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memberikan sejumlah langkah strategis pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar ASO dapat terlaksana sepenuhnya. Dengan menyiapkan kebijakan terkait migrasi ASO yang mampu memberikan keadilan kepada semua lembaga penyiaran termasuk lembaga penyiaran lokal sehingga mampu menyelenggarakan siaran berbasis digital kepada masyarakat.

 

Berkoordinasi dengan lembaga penyiaran penyelenggara multiplexing untuk menyelenggarakan pembangunan infrastruktur digital dan menuntaskan pengadaan dan distribusi set top box atau STB kepada warga yang berhak menerima, Memantau harga STB yang bersertifikat Kominfo di pasaran sehingga harganya tetap terjangkau dan tidak merugikan masyarakat dan Memberikan sanksi secara tegas kepada lembaga penyelenggara multiplexing yang tidak patuh dan tidak bertanggung jawab terhadap kelancaran migrasi ASO untuk terus tumbuh dan berkembang dengan baik.

 

"Dalam rapat kerja ini kami memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kominfo mengenai kebijakan ASO ini untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti agar permasalahan ASO yang selama ini dikeluahkan masyarakat dapat terselesaikan," imbuh Abdul Kharis saat Rapat Dengan Menteri Kominfo di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu 23/11/2022).

 

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan dari 225 wilayah siaran di Indonesia, ASO telah dilakukan di 132 wilayah layanan atau tepatnya 230 Kabupaten dan Kota. Artinya, pelaksanaan ASO masih tersisa untuk 93 wilayah siaran, tepatnya 284 Kabupaten dan Kota yang akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan wilayah. Ia mengaku ada dilema dalam mematikan siaran analog di wilayah tersebut. Salah satunya adalah dampak terhadap warga yang tidak akan bisa menikmati siaran televisi.

 

"Dari 696 lembaga penyiaran secara nasional 77 lembaga penyiaran telah bersiaran secara digital dan 503 lembaga penyiaran secara simulcast, khusus di Jabotabek seluruh 25 lembaga penyiaran telah menghentikan siaran analog. "Kalau tidak melaksanakan ASO maka ISR dicabut. Kalau dicabut berarti mati sama sekali, berarti rakyat juga tidak dapat layanannya," ucap Plate. (tn/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Tingkatkan Profesionalisme Tentara Nasional sebagai Pelindung Rakyat
03-12-2022 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RII Arwani Thomafi mendorong agar Panglima TNI yang baru, Laksamana TNI Yudo Margono, dapat meningkatkan profesionalisme...
Verifikasi Faktual, Kemitraan Komisi I dan Panglima TNI Harus Semakin Membaik
03-12-2022 / KOMISI I
Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, beserta sejumlah Anggota Komisi...
Komisi I DPR RI Setujui Pemberhentian Andika Perkasa dan Pengangkatan Yudo Margono sebagai Panglima TNI
02-12-2022 / KOMISI I
Komisi I DPR RI menyetujui pemberhentian Jenderal TNI Andika Perkasa dan Pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Hal...
Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Harus Kembangkan Sistem Pertahanan di Indonesia
02-12-2022 / KOMISI I
Komisi I DPR RI baru saja menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Persetujuan tersebut diambil...