Manajemen Distribusi Bantuan Harus Merata bagi Korban Gempa Bumi Cianjur

27-11-2022 / KOMISI VIII

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat diwawancarai usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Cianjur dan Kepala BNPB beserta jajarannya. Foto: Aisyah/nr

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menekankan manajemen distribusi bantuan harus merata bagi korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Hal itu disampaikan Diah usai melakukan pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VIII DPR RI dengan  Bupati Cianjur dan Kepala BNPB beserta jajarannya dalam rangka meninjau penanganan gempa bumi Cianjur di Posko Komando Tanggap Darurat Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

 

“Mitra Komisi VIII ada di area penanganan bencana Kabupaten Cianjur gempa bumi yaitu BNPB, Kementerian Sosial, dan ada juga beberapa lembaga amil zakat yang dikoordinir oleh Baznas dan juga Kementerian Agama. Tadi ada beberapa problematika yang tentu juga jadi pertanyaan masyarakat. Salah satunya menyangkut koordinasi bantuan logistik serta pola kerja BNPB dan BPBD,” ungkap Ketua Tim Kunspik tersebut kepada Parlementaria usai memimpin pertemuan, Jumat (25/11/2022).

 

Politisi PDIP ini juga menyampaikan keprihatinannya mengingat banyaknya korban anak-anak yang jumlahnya 37 persen dari total korban meninggal. Selain itu, Diah mengaku khawatir dengan keberadaan anak-anak dan kaum lansia di tenda-tenda pengungsian yang butuh perlindungan khusus dan harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda.

 

“Kita lihat banyak bantuan dari masyarakat, ini manajemen distribusinya tentu harus merata. Pendistribusiannya dapat mengandalkan dari struktur birokrasi dari kabupaten kecamatan dan kelurahan, kemudian diteruskan oleh jaringan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Sejauh ini memang mungkin ada dampak dari akses jalan dan keterjangkauan, namun apabila dalam waktu serentak (bantuan) ini  bisa menjangkau semuanya,” tambahnya.

 

Terakhir, Diah berharap bantuan ini tidak hanya material dan logistik saja, namun juga bantuan spiritual dan juga rehabilitasi psikososial. Termasuk juga kebutuhan konseling bagi pengungsi khususnya anak-anak sebagai cara untuk memulihkan trauma usai bencana. (ais/rdn)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bukhori Minta BPKH Susun Peta Jalan Pola Pembiayaan Haji
27-01-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta BPKH untuk menyusun peta jalan (roadmap) pola pembiayaan haji dengan proporsi antara...
Negara Perlu Hadir Guna Tekan Biaya Haji yang Terus Naik
26-01-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta peran lebih kehadiran negara pada penyelenggaraan rangkaian ibadah haji. Hal itu diperlukan...
Ace Nilai Kenaikan Biaya Haji Untuk Kebaikan Jamaah Bersama
25-01-2023 / KOMISI VIII
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah akan menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah...
Biaya Haji Naik, Kiai Maman Imanulhaq Minta Pelayanan Haji Ditingkatkan
24-01-2023 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI kemarin, Kamis (19/1/2023), merampungkan Rapat Kerja bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Gedung DPR...