Willy Aditya: UU TPKS Komitmen Negara Jamin HAM Secara Menyeluruh

29-11-2022 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya saat menjadi narasumber dalam Diskusi pada acara Kaukus PerempuanParlemen Republik Indonesia (KPP-RI) bertajuk “Dialog dan Kampanye Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Politik” yang diselenggarakan di Selasar Gd. Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa(29/11/2022). Foto: Tari/Man

 

Kekerasan seksual memang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, namun hadirnya Undang-Undang (UU) No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi kemenangan publik secara bersama baik dari sisi politik ataupun sosial. Hal itu disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya saat menjadi narasumber dalam Diskusi pada acara Kaukus PerempuanParlemen Republik Indonesia (KPP-RI) bertajuk “Dialog dan Kampanye Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Politik” yang diselenggarakan di Selasar Gd. Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa(29/11/2022).

 

Dijelaskan Willy, UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan suatu komitmen negara dalam memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh, khususnya dari kekerasan dan diskriminasi. “Melalui UU ini kita bicara soal standpoint, sikap, bagaimana berlaku tidak diskriminatif, dan bagaimana berlaku memiliki perspektif equality gender. kebebasan tidak mengenal jenis kelamin,” ujarnya.

 

Selain UU TPKS, saat ini, lanjut Willy menjelaskan DPR tengah membahas RUU PPRT, RUU KIA. Pembahasan ini, lanjut Willy adalah perjuangkan negara secara terus menerus dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan. “Untuk itu, tugas kita bersama antara political society dan civil society adalah membangun narasi yang benar-benar mengatakan bahwa Indonesia punya banyak perempuan hebat, Indonesia memiliki undang-undang yang hebat dan Indonesia adalah bisa menjadi benchmarking dan best practice,” ungkapnya. 

 

Namun, tidak berhenti mengundangan aturan mengenai perlindungan, menurut Politisi Fraksi Partai Nasdem itu negara juga perlu menjaga komitmen dengan membangun simulasi tentang kekerasan seksual dan gender equality di semua sekolah. “Kita harus membangun sebuah peradaban yang memanusiakan manusia dan setara. Simulasi ini penting untuk melahirkan generasi yang beradab. Perjuangkan secara terus menerus untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan perlu terus dilakukan,” tutupnya. (vr,rnm/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pengesahan RUU Minol Akan Jadi Kado Akhir Masa Periode DPR
02-02-2023 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menegaskan pihaknya akan berkomitmen untuk menuntaskan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol...
Idah Syahidah Dorong Percepatan Pembahasan RUU Larangan Minol dan DOB di Gorontalo
02-02-2023 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie mendorong percepatan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) untuk bisa...
Legislator Berharap Kearifan lokal Masuk Dalam RUU Masyarakat Hukum Adat
01-02-2023 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan legislasi (Baleg) DPR RI Ary Eghani Ben Bahat berharap kearifan lokal yang ada dan berbeda di masing-masing daerah,...
Baleg DPR Sosialisasikan Prolegnas dan Serap Aspirasi RUU di Provinsi Gorontalo
01-02-2023 / BADAN LEGISLASI
Tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka Sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU PerubahanKeempatTahun 2020-2024dan ProlegnasRUU...