Diah Tolak Kekerasan & Diskriminatif Perempuan di Politik

30-11-2022 / KOMISI VIII

Ketua Presidum Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) Diah Pitaloka di dalam diskusi publik dan kampanye "Aksi Parlemen Menghentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Politik", di selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (29/11/2022). Foto: Tari/Man

 

Ketua Presidum Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) Diah Pitaloka mendukung gerakan menolak aksi kekerasan terhadap perempuan dengan mengedepankan segala bentuk anti kekerasan, termasuk juga kekerasan di ranah politik seperti sikap diskriminatif. Hal itu disampaikan di sela-sela diskusi publik dan kampanye "Aksi Parlemen Menghentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Politik", di selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (29/11/2022).

 

"Secara psikologis kan apa ya, perempuan itu kadang mengalami di-underestimatekan jika perempuan lebih ini dari laki-laki gitu. Sehingga dalam proses elektoral misalnya perempuan lebih dianggap tidak pantas menjadi pemimpin karena dia perempuan. Nah kita menolak itu karena juga mendiskreditkankarena dia perempuan karena tubuhnya gitu loh," ungkap Anggota DPR RI yang duduk di komisi VIII itu.

 

Lebih lanjut Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan jika Kaukus Perempuan Parlemen RI tidak ingin nilai-nilai itu akan terus hidup di dalam demokrasi kita yang secara prinsip adalah mengedepankan martabat setiap warga negara termasuk juga perempuan.

 

"Kedua kita enggak mau juga ada bentuk pelecehan atau kekerasan fisik yang mungkin terbuka ataupun tidak terbuka di publik, ya kadang ada yang bersuara tapi banyak juga saya yakin yang tidak bersuara, ya syukur kalau itu tidak banyak tapi kita berharap itu tidak ada gitu loh.  kita enggak ingin ada intimidasi atau ada yang pelecehan gitu baik fisik terhadap perempuan di dalam kontestasi elektoral baik itu sebagai pemilih ataupun sebagai kandidat ataupun penyelenggara," tegasnya.

 

Diah Pilatoka juga menjelaskan jika kekerasan dalam politik itu banyak bentuknya kalau dalam perspektif undang-undang, tapi yang kita inginkan adalah semua proses demokrasi yang mengedepankan sikap-sikap tidak toleran terhadap kekerasan termasuk pelecehan yang hari ini banyak ditemukan kekerasan terhadap perempuan.

 

"Deklarasi ini kita menyerukan berpandangan atau mendeklarasikan demikian menyatakan bahwa kita menolak dan kita berharap ini akan jadi juga didengar oleh masyarakat dan membuat masyarakat juga menjadi aware. Kedepannya langkah kami  kita sebarkan di online masyarakat juga akan menyatakan pendapat dimana juga menjadi pendidikan untuk masyarakat gitu, sekaligus membangun kultur politik yang peka terhadap fenomena kekerasan terhadap perempuan secara khusus ataupun kepada laki-laki juga gitu ya," jelasnya.

 

Diah juga menekankan jika persoalan ini bukan karena persoalan perempuan dan laki-laki tapi terkadang masalahnya adalah yang mengalami kekerasan itu berada dalam posisi yang lemah. "Kita membutuhkan itu menjadi salah satu nilai yang fundamental dalam demokrasi kita untuk terus bersama kita pegang dan awareness kesadaran masyarakat itulah yang saya harap akan menjaga orang jadi takut melakukannya gitu, karena orang akan membicarakannya," tutupnya. (rnm/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kemenag Harus Buat Regulasi Cegah Kekerasan Terhadap Anak
02-02-2023 / KOMISI VIII
Kementerian Agama (Kemenag) diserukan membuat regulasi untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan agama. Setidaknya inilah yang disampaikan Anggota...
Komisi VIII Soroti Lembaga Pendidikan Keagamaan yang Mengajarkan Paham Intoleransi
30-01-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Ali Ridha menyoroti adanya lembaga pendidikan keagamaan, baik itu madrasah ataupun pondok pesantren yang...
Bukhori Minta BPKH Susun Peta Jalan Pola Pembiayaan Haji
27-01-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta BPKH untuk menyusun peta jalan (roadmap) pola pembiayaan haji dengan proporsi antara...
Negara Perlu Hadir Guna Tekan Biaya Haji yang Terus Naik
26-01-2023 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta peran lebih kehadiran negara pada penyelenggaraan rangkaian ibadah haji. Hal itu diperlukan...