Kasus Perjalanan Dinas di Kemendikbud di Pertanyakan

10-07-2012 / B.A.K.N.

Anggota BAKN sekaligus Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari (F-PDIP) mempertanyakan tindak lanjut perbaikan sistem internal terkait kasus perjalanan dinas yang terjadi di Kementerian Kemendiknas kepada jajaran Inspektorat Jenderal Kemendiknas.

"Bahkan ini belum sampai pada tahap tindak lanjutnya seperti perjalanan dinas pada tahun 2008 dan bahkan terulang pada tahun 2010,"ujarnya saat RDP Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dengan jajaran Kemendiknas terkait laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LK tahun 2010 dan 2011, serta audit pengadaan barang dan jasa, di pimpin oleh Ketua BAKN Soemarjati Arijoso, di Gedung Pansus, Selasa, (10/7).

Menurutnya, sampai sejauh ini tidak tidak ada sistem yang diperbaiki oleh Pihak Irjen. "On going audit ini tidak bisa mencegah. Di Inggris itu ada pre audit bahkan  proposalpun sudah diaudit. Di Inggris, Australia memiliki sistem kontrol tersebut,"ujarnya.

Dia mengatakan, Kalau ada peluang untuk mereformasi lembaga bisa dilakukan dengan mekanisme saling melaporkan. "Kita harap ada ruang progresif untuk perubahan kenapa tidak gunakan audit seperti on going audit maupun pre audit. Namun yang utama ada upaya semacam progresif dan skema pencegahan, penindakan bareng pencegahan juga pendidikan,"ujarnya.

Seperti diketahui, dalam kasus perjalanan dinas, KPK telah menetapkan mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas, M Sofyan sebagai tersangka. Sofyan selaku Irjen Kemendiknas pada tahun 2009 diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya dalam pengelolaan anggaran.

Modus korupsinya, dengan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara antara lain anggaran perjalanan dinas. Kasus korupsi di Kemendiknas ini diduga merugikan keuangan negara sebanyak Rp 13 miliar. (si)foto:wy/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...