Kasus Perjalanan Dinas di Kemendikbud di Pertanyakan

10-07-2012 / B.A.K.N.

Anggota BAKN sekaligus Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari (F-PDIP) mempertanyakan tindak lanjut perbaikan sistem internal terkait kasus perjalanan dinas yang terjadi di Kementerian Kemendiknas kepada jajaran Inspektorat Jenderal Kemendiknas.

"Bahkan ini belum sampai pada tahap tindak lanjutnya seperti perjalanan dinas pada tahun 2008 dan bahkan terulang pada tahun 2010,"ujarnya saat RDP Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dengan jajaran Kemendiknas terkait laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LK tahun 2010 dan 2011, serta audit pengadaan barang dan jasa, di pimpin oleh Ketua BAKN Soemarjati Arijoso, di Gedung Pansus, Selasa, (10/7).

Menurutnya, sampai sejauh ini tidak tidak ada sistem yang diperbaiki oleh Pihak Irjen. "On going audit ini tidak bisa mencegah. Di Inggris itu ada pre audit bahkan  proposalpun sudah diaudit. Di Inggris, Australia memiliki sistem kontrol tersebut,"ujarnya.

Dia mengatakan, Kalau ada peluang untuk mereformasi lembaga bisa dilakukan dengan mekanisme saling melaporkan. "Kita harap ada ruang progresif untuk perubahan kenapa tidak gunakan audit seperti on going audit maupun pre audit. Namun yang utama ada upaya semacam progresif dan skema pencegahan, penindakan bareng pencegahan juga pendidikan,"ujarnya.

Seperti diketahui, dalam kasus perjalanan dinas, KPK telah menetapkan mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas, M Sofyan sebagai tersangka. Sofyan selaku Irjen Kemendiknas pada tahun 2009 diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya dalam pengelolaan anggaran.

Modus korupsinya, dengan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara antara lain anggaran perjalanan dinas. Kasus korupsi di Kemendiknas ini diduga merugikan keuangan negara sebanyak Rp 13 miliar. (si)foto:wy/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anis Byarwati Apresiasi Upaya Penggagalan Potensi Kerugian Negara oleh Bea Cukai Bandara Soetta
06-02-2023 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi kinerja Kanwil Bea Cukai Banten dan Bea Cukai...
BAKN DPR Minta Kemenkeu Ubah Regulasi DBHCHT Antara Daerah Penghasil dan Daerah Konsumen
06-02-2023 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya menilai, jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) Provinsi Banten...
Temuan DPR Terkait Kenaikan Bea Keluar Sebesar 4000 Persen di Sumatera Utara
31-01-2023 / B.A.K.N.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya menuturkan adanya kenaikan bea keluar di Sumatera Utara. Padahal kata...
Pendapatan Negara Bisa Naik Dua Kali Lipat, Jika Sistem Pendapatan Bea Cukai Dibenahi
31-01-2023 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno meminta kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap sistem bea...