Yulian Gunhar Dukung Pemerintah Ajukan Banding terhadap WTO terkait Larangan Ekspor Nikel

02-12-2022 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar. Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mendukung langkah Pemerintah Indonesia yang menyatakan akan mengajukan banding terhadap keputusan World Trade Organization (WTO) soal larangan ekspor nikel. Diketahui, WTO telah menyatakan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pelarangan ekspor serta kewajiban dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri, terbukti melanggar ketentuan organisasi dagang dunia itu.

 

Karena itu, pria yang kerap disapa Gunhar itu menilai sikap pemerintah Indonesia melawan keputusan WTO sudah tepat. Gunhar mengatakan pemerintah harus tetap melanjutkan program hilirisasi nikel meskipun WTO menyatakan Indonesia kalah dalam perkara larangan ekspor nikel tersebut.

 

“Sikap perlawanan pemerintah Indonesia terhadap keputusan WTO itu harus didukung penuh. Pelarangan ekspor nikel dalam bentuk mentah sudah tepat demi meningkatkan nilai jual dan pendapatan negara," ujar Gunhar dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Kamis (1/12/2022).

 

Gunhar menjelaskan hilirisasi nikel dan sumber daya alam (SDA) lainnya di Indonesia sebuah keharusan demi meningkatkan nilai tambah serta pendapatan negara. Kebijakan itu, menurutnya, akan berujung pada kemakmuran rakyat sebagaimana amanat dalam UUD 45. Selain itu, hilirisasi SDA selama ini telah terbukti membawa dampak pada peningkatan pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong industri akhir pemakaian mineral nikel.

 

Data pun membuktikan, Indonesia diperkirakan akan mendapatkan 'durian runtuh' berupa pendapatan negara yang besar dari nilai ekspor nikel yang sudah terhilirisasi. "Diperkirakan nilainya Rp418 triliun sampai Rp465 triliun. Semua penambahan pendapatan negara itu tentu akan berujung bagi kemakmuran rakyat Indonesia sendiri,” kata Politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Oleh karena itu, Gunhar menyatakan sudah saatnya kekayaan sumber daya alam negeri ini dapat dikelola sepenuhnya dari hulu sampai hilir oleh bangsa Indonesia, dan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Segenap tumpah darah, pemuda dan pemudi Indonesia sudah saatnya mengelola SDA yang kita miliki. Tujuanya adalah untuk mencapai kemakmuran dan keadilan yang merata,” pesan Legislator Dapil Sumatera Selatan II itu. (sf/rdn)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Apresiasi Realisasi Anggaran Kementerian ESDM
03-02-2023 / KOMISI VII
Anggota DPR RI Komisi VII Yulian Gunhar mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang mencapai target....
Legislator Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT Dalam Permen ESDM
02-02-2023 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga mempertanyakan tata cara penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang ada dalam Peraturan...
Komisi VII Dukung Usulan Alokasi Pasokan Gas PT PGN USD 4,72 MMBTU
02-02-2023 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendukung usulan Direktur Utama PT Pertaminas Gas Negara (PGN) Tbk agar pemerintah menetapkan alokasi pasokan gas...
Komisi VII DPR Dorong Pemerintah Alokasikan APBN Untuk Pembangunan Pipa Transmisi Batang–Cirebon
02-02-2023 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk menyelesaikan pembangunan pipa transmisi Batang–Cirebon. Sehingga, nanti surplus gas...