Eddy Soeparno Dorong Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis Segera Diuji Coba

05-12-2022 / KOMISI VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Foto: Oji/Man

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendukung rencana pemerintah membagikan 680.000 rice cooker atau penanak nasi listrik dengan anggaran Rp340 miliar kepada masyarakat kurang mampu. Wacana pemberian rice cooker ini ditujukan untuk rumah tangga dengan daya listrik 450 dan 900 VA berdasarkan data Kementerian Sosial. Bahkan, Eddy mendorong uji coba pemberian penanak nasi listrik gratis segera dilakukan.

 

Wacana bagi-bagi rice cooker gratis ini berkaitan dengan pengurangan penggunaan elpiji tiga kilogram, sehingga bisa menghemat subsidi Rp52,2 miliar. Distribusinya akan dilakukan Kementerian ESDM. “Prinsipnya dalam melaksanakan transisi energi menjadi energi bersih berbasis listrik, ini menjadi pertimbangan kami di Komisi VII, apalagi ada unsur penghematan energi,” ujar Eddy dalam keterangan pers yang dikutip Parlementaria, Senin (5/12/2022).

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku sudah menghitung biaya yang dihabiskan masyarakat. Penggunaan rice cooker akan lebih murah ketimbang memakai gas elpiji 3 kilogram. Dalam setiap tabung elpiji tiga kilogram ada subsidi pemerintah sebesar Rp33.000. 

 

Eddy menyebutkan sederet pertimbangan terkait program bagi-bagi rice cooker. Selain penghematan subsidi elpiji 3 kg, bagi-bagi rice cooker gratis juga bisa menyerap over supply listrik. Terlebih PLN pada tahun yang akan datang akan menerima pasokan 7,3 GW padahal kebutuhan 800 MW. PLN harus membayar dan harus diserap dengan menggunakan rice cooker ini.

 

“Ini akan ada uji coba dulu, kalau uji coba sebanding maka program ini bisa dilanjutkan,” tutur Eddy. Menurut Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat III tersebut, dengan uji coba bisa melihat bagaimana proses berjalan untuk dievaluasi, apakah program bisa dilanjutkan atau mencari proses transisi energi yang lebih hemat lagi. (sf/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Pemerintah Langgar UU PPP Terkait Pembahasan RUU EBET
25-01-2023 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai Pemerintah telah melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan...
Persoalan Pasokan Bauksit Smelter di PT BAI Harus Teratasi
22-01-2023 / KOMISI VII
Tim Panitia Kerja (Panja) Bauksit Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke PT Bintan Alumina Indonesia (BAI)...
Legislator Komisi VII Dorong Opsi Impor Bauksit Dapat Ditutup
21-01-2023 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengatakanberdasarkan informasi yang diterimanya, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI)menyampaikan opsi jika tidak ada...
Komisi VII Dorong Pengembangan Industri Pengolahan Kakao di Bandung
20-01-2023 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke ke PT Papandayan Cocoa Industries (Barry Callebaut) di Kota Bandung,...