Komisi XI Bahas Sejumlah Pasal dalam RUU P2SK Bersama Pemerintah

06-12-2022 / KOMISI XI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit saat memimpin Rapat Panja bersama pemerintah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022). Foto: Vidhy/nr

 

Panja Komisi XI DPR RI mulai membahas sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) bersama pemerintah. Dalam pembahasan kali ini, setidaknya ada 4 klaster dalam RUU P2SK dari rumusan pemerintah yang mendapat sorotan dari Komisi XI DPR RI, khususnya terkait pengawasan Koperasi yang menjadi wilayah kerja Kementerian Koperasi dan UKM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

 

Sebagai gambaran, 4 klaster itu yakni klaster 1 yang terdiri dari Pasal 44 (Koperasi Menghimpun Dana), Pasal 44B (Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan Koperasi oleh Kemenkop), dan Pasal 44C (Modal, Cadangan dan Hibah). Kemudian klaster 2, meliputi Pasal 44D (Kemenkop menyerahkan KSP ke OJK), Pasal 44E (Izin Usaha KSP oleh OJK), dan Pasal 44F (Anggaran Dasar Koperasi Persetujuan OJK).

 

Selanjutnya klaster 3 yang terdiri dari Pasal 44G (Pencabutan Izin Usaha oleh Kemenkop), Pasal 44H (Pembubaran Koperasi oleh Kemenkop), dan Pasal 44I (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU). Dan terakhir, klaster 4 yakni Pasal 319A yang terdiri dari dua poin, yaitu Penilaian KSP SJK dan Transformasi 6 bulan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menilai ada kejanggalan di Pasal 44F.

 

“Dari rumusan pemerintah, urusan sektor keuangan hanya Pasal 44D, 44E, 44F, yang lain itu urusan Kemenkop. (Pasal 44) Koperasi menghimpun dana itu normatif. (Pasal 44B) Perizinan itu oleh Kemenkop. Pasal 44G, Pasal 44H, Pasal 44I dan Pasal 319A itu Kemenkop. Jadi yang klaster 1, 3 dan 4 itu Kemenkop. Yang urusan di UU (P2SK) ini 44D, Pasal 44E dan Pasal 44F. Nah dari ketiga pasal itu, Pasal 44F ini yang janggal,” kata Dolfie saat memimpin Rapat Panja bersama pemerintah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).

 

“Koperasi sudah berdiri, punya AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga), kemudian melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, kemudian (pengawasannya) diserahkan ke OJK, apakah AD ART harus diubah ke versi OJK? Ini yang agak janggal. Jadi waktu (pengawasan koperasi) diserahkan ke OJK, harus sudah dengan AD/ART tertentu. Masak direvisi. Kan tidak ada (koperasi) versi OJK. Kita tidak mau ada versi-versian,” tegasnya.

 

Politisi PDI-Perjuangan itu menilai, ada kejanggalan pada klaster 2 pada RUU P2SK rumusan pemerintah. “Kita (melihat) agak janggal ini. Alangkah baiknya memang ini masuk ruang lingkup keuangan, khusus di klaster 2 itu, Anggaran Dasar itu yang janggal. Karena terkesan ada Koperasi anggaran dasar Kemenkop, ada Koperasi anggaran dasar versi OJK,” tandas Dolfie dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenkop UKM dan Kementerian Keuangan itu.

 

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, pasal yang menyangkut masalah sektor keuangan hanya pada Pasal 44D, Pasal 44E, dan Pasal 44F. Namun menurutnya yang terjadi sekarang ini, dan kenapa menjadi permasalahan, karena adanya regulatory dan 'supervisory arbitrase'. Karena di dalam RUU Perkoperasian belum mengatur mengenai pengaturan yang ada di Pasal 44B, termasuk perizinan dan pencabutan perizinan.

 

“Jadi memang betul yang menyangkut pasal yang menyangkut sektor keuangan itu Pasal 44DD, Pasal 44E, dan Pasal 44F, tetapi kalau tidak ada payung, karena me-refer ke UU Perkoperasian yang istilahnya itu gap, sehingga masuklah ‘pemain-pemain’ itu menggunakan celah kekosongan (regulasi) mengatasnamakan badan hukum koperasi yang dalam tanda kutip tidak ada pengawasannya. Ini perlu ada pandangan dari Kementerian Hukum dan HAM, karena aturan ini akan dimasukkan dalam RUU PPSK, tetapi mengatur substansi yang seharusnya ada di UU Perkoperasian, walaupun itu belum ada,” tandas Politisi PDI-Perjuangan itu. (sf/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi XI Minta Alokasi Dana Sawit untuk 'Replanting' Harus Diperbesar
05-02-2023 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI di Pontianak,...
Komisi XI Ingatkan LPDP Ada Potensi Defisit Anggaran 2023 Sebesar Rp 2 Triliun
03-02-2023 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023. Besaran defisit...
UU Harmonisasi Peraturan Pajak Berhasil Menggenjot Penerimaan Negara
03-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR RI beberapa...
Komisi XI Apresiasi Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak serta Bea Cukai Kalimantan Timur
02-02-2023 / KOMISI XI
Realisasi penerimaan pajak dan bea cukai di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena capaian itu,...