Beda Data Stok Beras, Johan Rosihan: Pemerintah Gagal Urus Beras

08-12-2022 / KOMISI IV

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: Arief/nr

 

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai buruknya kinerja pemerintah dalam mengkoordinasi data dan memastikan ketersediaan stok beras nasional. Menurutnya, sejauh ini pihaknya belum menemukan alasan yang tepat terkait wacana pemerintah mengimpor beras yang dinilainya bisa mencederai kedaulatan pangan nasional.

 

“Rapat ini membuka secara nyata dan terang kepada kita bahwa memang pemerintah ini enggak bisa urus beras enggak bisa berkoordinasi kita punya badan pangan nasional kita punya Bulog kita punya Menteri Pertanian, Ini aja gak sinkron soal Bagaimana lurus beras gitu, jadi mempertontonkan secara nyata kepada kita, bahwa mereka ini gagal ngurus beras,” Jelas Johan saat ditemui Parlementaria di sela rapat Komisi IV dengan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. RNI/ID Food/Holding Pangan di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (8/12/2022).

 

Wacana kebijakan impor beras ini menurutnya bertentangan dengan perkataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak akan impor beras dalam 3 tahun kedepan. Dalam rapat tersebut, menurut Johan, juga diperlihatkan bagaimana kondisi ketersediaan beras nasional yang sedang tidak baik-baik saja. “Ada data BPS yang mengatakan bahwa kita surplus (beras) 1,7 juta ton, tetapi setelah dikonfirmasi, dicek di lapangan oleh Bulog Ternyata barangnya tidak ada,” paparnya.

 

Dikatakan Johan, pihaknya sedang mendalami validasi ketersediaan beras nasional, sehingga dapat dengan bijak menilai urgensi wacana impor beras tersebut. “Kami ingin kemudian mendalami ini persoalannya, adalah barang yang tidak ada atau harga yang tidak cocok, kami masih masih mendalami ini secara serius di Komisi IV, belum ada kesimpulan,”

 

Johan pun mengkonfirmasi, jika sejauh ini Bulog belum melakukan impor beras tersebut, baru pada proses perijinan impor. Tadi saya pertajam bulog mengatakan bulog mengatakan belum, belum melakukan impor, baru dalam proses mengurus izin makanya kita tegaskan tadi barang ada tidak cocok harga atau memang barang tidak ada. Kalau misalnya barang ada, tidak cocok harga, kenapa kita punya uang untuk impor, tapi tidak punya uang untuk membeli beras petani kita,” tutupnya. (we/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Sulaeman Hamzah: Komisi IV Akan Tinjau Permasalahan Limbah ‘Tailing’ PT Freeport
01-02-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menanggapi aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai permasalahan limbah berbentuk...
Legislator Dorong Bapanas Capai Swasembada Pangan Melalui Program di 2023
31-01-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mencapai swasembada pangan melalui program-program yang akan...
Kehadiran Badan Pangan Nasional Diharapkan Dapat Atasi Mafia Pangan
31-01-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyoroti salah satu peranan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yakni menjaga stabilitas harga...
Program ‘Food Estate’ di Kabupaten Humbahas Sumut Belum Optimal
26-01-2023 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat menilai pengembangan kawasanFood Estate(FE) hortikultura berbasis korporasi di kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas)...