Blangko KTP-El Kosong di Tangsel, Riyanta Komitmen Sampaikan Aspirasi ke Mendagri

08-12-2022 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta saat mengikuti pertemuan Kunspek di Kantor Walikota Tangerang Selatan, Selasa (6/12/2022). Foto: Galuh/nr

 

Komisi II DPR RI menerima keluhan terkait terjadinya kekosongan blangko KTP Elektronik pada saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) terkait evaluasi pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Anggota Komisi II DPR RI Riyanta pun menyatakannya komitmennya untuk segera menyampaikan keluhan mengenai kekosongan ini pada Menteri Dalam Negeri untuk segera ditindaklanjuti.

 

“Blangko KTP ini rata-rata terjadi kekosongan hampir seluruh Indonesia mengalami. Oleh karena itu, ini akan dibawa ke Menteri Dalam Negeri untuk bagaimana diatasi secara nasional atau kalau memungkinkan daerah bisa melakukan pengadaan terhadap blangko itu. Kalau memungkinkan APBD nya mampu tentunya,” tutur Riyanta saat ditemui Parlementaria seusai Kunspek di Kantor Walikota Tangerang Selatan, Selasa (6/12/2022).

 

Riyanta, tambahnya, akan segera menyampaikan keluhan kekosongan blangko KTP di Kota Tangsel ini kepada Ketua Komisi II DPR RI. “Ini akan segera kita sampaikan kepada Ketua Komisi agar nanti dari Komisi bisa menyampaikan ke fraksi masing-masing kemudian untuk diambil langkah-langkah secara secara nasional. Tentu DPR bersama pemerintah untuk mengatasi persoalan ini,” jelasnya.

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menghimbau kepada pemerintah kota Tangsel untuk terus melakukan optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat serta meminta masukan dari pemerintah Kota Tangsel terkait perbaikan regulasi untuk pelayanan publik yang lebih optimal.

 

“Kalau ada hal-hal yang karena masa transisi, ada aturan-aturan dari nasional yang belum bisa sepenuhnya memberikan satu ruang untuk percepatan pelayanan itu, bisa memberikan masukan-masukan ke Komisi II untuk selanjutnya dari kami akan melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi aturan,” pungkasnya.

 

Ia pun mendorong jajaran penyelanggara pelayanan publik di Kota Tangsel untuk mengambil langkah diskresi jika diperlukan. “Kemudian juga Komisi II mendorong apabila ada hal-hal yang perlu mengambil langkah-langkah diskresi, silakan diambil, yang penting diskresi itu tidak ada unsur KKN dan yang paling utama adalah bagaimana dapat memberikan satu pelayanan yang prima kepada masyarakat,” tutup Legislator dapil Jawa Tengah III itu. (gal/rdn)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Junimart Girsang Apresiasi Program Gema Patas Kementerian ATR
06-02-2023 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang apresiasi program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) dari Kementerian Agraria,Tata...
Komisi II Setujui R-PKPU tentang Dapil dan Alokasi Kursi Anggota Parlemen pada Pemilu 2024
06-02-2023 / KOMISI II
Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendgri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan...
Mardani Ali Sera: Usulan Gubernur Dihapuskan Wajib Dikaji
03-02-2023 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa usulan penghapusan jabatan setingkat gubernur menarik untuk didiskusikan dan harus...
Legislator Sebut Perpanjangan Jabatan Kades Bukan Fokus Revisi UU Desa
03-02-2023 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyampaikanbanyak substansi yang menjadi poin revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang...