Pesangon Tidak Sesuai, Komisi IX Terima Aduan Eks PT Vico Indonesia

08-12-2022 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo saat memimpin pertemuan dengan pengurus perkumpulan mantan karyawan  PT Vico Indonesia di Gedung DPR RI. Foto: Kresno/nr

 

Komisi IX DPR RI menerima aduan pengurus perkumpulan mantan karyawan  PT Vico Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12/2022). Mereka mengadukan penyelesaian masalah kurang bayar pesangon yang belum menemukan titik terang selama berpuluh-puluh tahun.

 

Disampaikan, kejadian bermula pada saat PT Vico Indonesia mengeluarkan program Pensiun Dipercepat Sukarela (PDS) pada tahun 1997 dan Mutual Agreement Termination (MAT) pada tahun 1999 dan 2000 terhadap 700 karyawan PT Vico. Pada tahap pertama yakni Program PDS, VICO menyetujui 435 karyawan yang pensiun dini secara sukarela dengan masa kerja diatas 15 tahun. 

 

Adapun paket yang disetujui manajemen perusahaan yakni upah pokok sebagai dasar perhitungan dikalikan 1,5 masa kerja, ditambah insentif pengabdian. Sementara itu untuk Program MAT 1999 dan 2000, sifatnya sama dengan program PDS, namun paketnya berbeda karena peraturan perusahaan direvisi. Adapun dasar perhitungan yaitu upah pokok dan tunjangan tetap berupa perumahan dan transport serta 2 kali masa kerja.

 

"Ketika meluncurkan paket pertama, perusahaan menyampaikan kepada kami bahwa paket yang akan diberikan ini adalah paket terbaik, walaupun menunggu sampai pensiun normal tidak akan dapat sebaik ini. Jadi, tahap pertama itu ada  kami yang 435 orang yang ambil ini pak, dan rata-rata sudah bekerja diatas 15 tahun semua. Ada yang 20 bahkan 25 tahun sudah bekerja," ujar Janet Tatendang salah satu mantan karyawan Vico.

 

Namun, menurut Janet, pesangon yang ia terima dan kawan-kawannya saat itu kurang karena terjadi kesalahan menghitung pada komponen tunjangan tetap pada penghitungan total uang pesangon yang seharusnya mereka terima dari PT Vico Indonesia. Pada komponen uang pesangon seharusnya atas tunjangan tetap besarannya adalah 75% yang diterima saat bekerja, tetapi yang disetujui hanya 30 persen.

 

"Sementara yang kami dapat, uang transport dan perumahan tidak disertakan. Jadi ada selisih 45 persen dan faktor pengalinya itu kalau yang program MAT 2 kali masa kerja, kalau kami (PDS 1997) hanya 1,5 kali. Sementara, seharusnya formula perusahaan merujuk pada Permenaker No 3 Tahun 1996, tetapi yang diberikan ke kami tidak sesuai dengan Permenaker itu," ungkap dia.

 

Eks karyawan Vico terus memperjuangkan hak mereka hingga pada 12 Juni 2002, DPRD Kaltim pun mengeluarkan hasil pertemuan antara Eks Vico yang dihadiri pihak Pertamina selaku induk perusahaan PT Vico Indonesia. Hasil pertemuan tersebut berupa penyelesaian permasalahan berlandaskan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No 3 Tahun 1996 dan harus selesai sebelum 30 Juni 2022.

 

Namun seiring berjalannya waktu, Janet mengatakan, hasil pertemuan tersebut belum terealisasi hingga saat ini.Sisi lain, PT Pertamina sebagai induk perusahaan juga belum pernah memberikan tanggapan resmi terkait permasalahan kurang bayar pesangon itu.Sementara itu, pihak eks karyawan telah melakukan beberapa kali upaya advokasi namun gagal.

 

Karena itu, pihaknya ingin meminta dukungan Komisi IX DPR RI agar permasalahan kurang bayar pesangon tersebut segera menemukan titik terang. Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan pihaknya akan mendalami lebih lanjut terkait permasalahan tersebut. 

 

"Kami berterima kasih teman-teman sudah memberikan curah dan perjuangan untuk  disampaikan, ternyata saya baru tahu perjuangannya sangat panjang dan bahkan sudah berkomunikasi dengan Komisi IX era dulu. Kami akan pelajari," kata Rahmad selaku pimpinan rapat.

 

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena juga meminta karyawan eks PT Vico Indonesia melampirkan kronologis singkat terkait awal mula permasalahan, komitmen yang telah disepakati serta upaya - upaya yang telah dilakukan agar ditindaklanjuti Komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan ini.

 

"Dari titik itu kemudian kami bisa cari celah sejauh mana tuntutan bapak/ibu bisa dipenuhi. Kami akan melihat regulasinya seperti apa,baik itu dari Permenakernya dan BUMN nya dan akan kami komunikasikan ke komisi terkait sehingga ada solusi untuk Bapak/Ibu," tandas Melki. (ann/aha) 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Program Dapur Sehat Diharapkan Berdampak pada Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Gowa
04-02-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengapresiasi Pemerintahan Kabupaten Gowa atas percepatan penurunan stunting. Pemerintah daerah dianggap mempunyai...
Perlu Edukasi dan Keterlibatan Tokoh Masyarakat Guna Turunkan Angka Stunting di Kabupaten Gowa
03-02-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai perlu adanya edukasi dan keterlibatan tokoh masyarakat guna menurunkan angka stunting di...
Perlunya Kampanye Masif Untuk Turunkan Angka Stunting Di Gowa
03-02-2023 / KOMISI IX
Pemerintah saat ini menargetkan persoalan stunting atau gagal tumbuh kembang anak akibat gizi kronis di seluruh daerah bisa turun menjadi...
Legislator Soroti Pelaksanaan Program PMT Di Batam
03-02-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyoroti efektivitas program pemerintah terkait Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita yang mengalami...