Zulfikar Hamonangan Kritik Tumpang Tindih Program Pelatihan Antar-Kementerian

08-12-2022 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajaran. Foto: Jaka/nr

 

Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan mengkritik soal tumpang tindihnya program kerja pada Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian/lembaga lainnya. Menurutnya, dengan potensi nikel yang besar, Kemenperin sepatutnya memberikan perhatian pada peningkatan tenaga keahlian melalui pelatihan SDM dalam mengelola nikel. Khususnya pada sektor produksi industri baterai, ketimbang misalnya menargetkan industri dirgantara yang setahun hanya bisa memproduksi dua pesawat.

 

“Kita seolah-olah seperti PMDK, PMDK itu Pelatihan Melulu Dikuasai Kagak. Untuk apa PT Dirgantara (Indonesia) mempekerjakan banyak orang di sana, lalu tidak ada hasilnya untuk negara. Mending kita buat helikopter-helikopteran untuk remote-remote kontrol anak, jelas itu laku dijual di pasaran, sehingga ada hasilnya,” tegas Zulfikar dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (7/12/2022).

 

Di sisi lain, Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, ekspor nikel perlu dibatasi dan diatur karena kebutuhan bakunya sangat dibutuhkan di dalam negeri untuk mendukung produksi baterai kendaraan listrik. Karena itu perlu sebuah terobosan supaya kekayaan sumber daya alam nikel bisa memberikan dampak positif untuk negara dan menumbuhkan perekonomian nasional. Terkait pentingnya menghidupkan dunia industri yang akan mengakomodir banyak tenaga kerja, Kemenperin diingatkan agar tidak membuat program yang terkesan megah.

 

“Kita kadang-kadang membuat konsep yang wah, padahal jadi weh. Nanti ganti menterinya, lain lagi konsep menterinya yang baru. Lain menteri lain konsep, tidak ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Contoh Kementerian Perindustrian dengan Kementerian ESDM bicara soal industri nikel, sementara bisa dicek itu investor dari China rata-rata. Mereka menguasai harga pasar, kalau kita tidak cepat bicara produksi baterai, dan Kemenperin tidak punya visi itu, ini percuma,” tandas Legislator Dapil Banten III tersebut. (sf/aha)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Apresiasi Realisasi Anggaran Kementerian ESDM
03-02-2023 / KOMISI VII
Anggota DPR RI Komisi VII Yulian Gunhar mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang mencapai target....
Legislator Pertanyakan Tata Cara Penetapan HGBT Dalam Permen ESDM
02-02-2023 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga mempertanyakan tata cara penetapan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang ada dalam Peraturan...
Komisi VII Dukung Usulan Alokasi Pasokan Gas PT PGN USD 4,72 MMBTU
02-02-2023 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendukung usulan Direktur Utama PT Pertaminas Gas Negara (PGN) Tbk agar pemerintah menetapkan alokasi pasokan gas...
Komisi VII DPR Dorong Pemerintah Alokasikan APBN Untuk Pembangunan Pipa Transmisi Batang–Cirebon
02-02-2023 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk menyelesaikan pembangunan pipa transmisi Batang–Cirebon. Sehingga, nanti surplus gas...