Industri Padat Karya Bisa Manfaatkan Program Pemerintah Hadapi Situasi Ekonomi Global

25-01-2023 / KOMISI XI

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati saat mengikuti pertemuan agenda rapat pembahasan Kinerja Keuangan BRI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023). Foto: Munchen/nr

 

Industri padat karya di berbagai sektor sedang dihadapkan dengan tekanan berat akibat situasi ekonomi global dan kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati menyampaikan bahwa para pelaku industri tersebut dapat memaksimalkan berbagai program yang telah disiapkan oleh pemerintah. 

 

“Pemerintah sudah memberikan program-program yang baik. Seperti insentif, perpajakan, terus kemudian kalau di Perbankan juga sudah memberikan jaminan ke debitur itu sendiri, yang menjamin bank itu dari OJK kalau debitur macet. Ada Jamkrindo dan Askrindo,” Kata Indah kepada Parlementaria, setelah agenda rapat pembahasan Kinerja Keuangan BRI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

 

Ia menuturkan bahwa semua perangkat dan instrumen pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian Indonesia sudah pada jalurnya. Upaya-upaya tersebut ditujukan untuk membantu industri menghadapi tantangan resesi dan situasi ekonomi global sekaligus meningkatkan pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi.

 

Industri padat karya merupakan industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Tekanan yang terjadi pada industri jenis tersebut dapat memicu PHK massal yang berbuntut pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan serta pelemahan daya beli masyarakat.

 

Pada kesempatan yang sama, Indah juga menanggapi kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang menurutnya tidak dapat dihindari. “Kenaikan suku bunga ini memang tidak bisa dihindari karena The Fed pun sudah menaikkan terus dan betul-betul dia akan mengambil kebijakan itu. Saya rasa (kenaikan suku bunga) masih akan terus dilakukan,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. 

 

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI ini juga mengingatkan kepada pelaku industri agar tetap waspada saat mencari dukungan pendanaan. Ia menambahkan bahwa masyarakat jangan sampai tergiur dengan kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan tanpa memperhatikan aspek lainnya, termasuk bunga yang melejit di atas angka Bank Indonesia. 

 

“Daripada kita ketemu dengan rentenir, ketemu dengan penawaran dan pembiayaan yang tidak bertanggung jawab yang hanya menawarkan kecepatan dan kemudahan tapi tidak memikirkan dampak dan grade yang lebih tinggi itu. Saya rasa tingkat bunga setinggi apapun kalau dari angka yang diberikan oleh Bank Indonesia yang tentu tidak akan terlalu tinggi,” tambahnya

 

Indah optimis Indonesia bisa melalui tahun-tahun yang dianggap sulit apabila masyarakatnya masih mau berusaha, terlebih jika didukung oleh kondisi pasar yang baik. Selanjutnya, Indah mendorong masyarakat ikut mengawal bersama-sama program dari pemerintah agar seluruh program dapat disalurkan dengan benar dan baik. Legislator Dapil Jawa Timur I ini juga berharap supaya masyarakat bisa merespons secara positif upaya-upaya tersebut.

 

Sebagai informasi, sebelumnya bank Indonesia telah menaikan suku bunga beberapa kali sebagai langkah untuk menurunkan perkiraan inflasi di Indonesia. Pada bulan Agustus naik menjadi 3,75 persen. Kemudian pada bulan September menjadi 4,25 persen, bulan Oktober menjadi 4,75 persen, bulan November menjadi 5,25 persen dan terakhir pada bulan Desember naik menjadi sebesar 5,5 persen.  (uc, gam/rdn)

 

LIVE STREAMING - KOMISI XI DPR RI RDP DENGAN DIRUT PT BRI



  • SHARES
BERITA TERKAIT
Dari Masalah Lahan Hingga Investasi, Puteri Komarudin Beri Catatan terkait Pembangunan IKN
07-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin memberikan catatan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Catatan tersebut dalam rangka...
Pemerintah Jangan Hanya Gunakan Rasio Utang terhadap PDB Sebagai Indikator Batas Aman
07-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan keprihatinannya terhadap total utang pemerintah pada tahun 2022 yang telah mencapai mencapai...
Legislator Ingatkan Pemerintah Tak Paksakan Percepatan Pembangunan IKN
06-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengingatkan kepada pemerintah agar tidak memaksakan percepatan pembangunan Ibu kota Nusantara (IKN)....
Belum Dapat DIPA APBN 2023, Badan Otorita IKN Harus Cari Cara Yakinkan Investor
06-02-2023 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas mendorong Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mencari cara dalam meyakinkan investor...