Pengadaan Vaksin Flu burung Rugikan Negara Rp. 468 Miliar

11-09-2012 / B.A.K.N.

          

          BAKN meminta Pimpinan DPR menindaklanjuti  hasil penelaahan BAKN DPR RI atas pengadaan sarana dan prasarana pembuatan vaksin flu burung untuk manusia pada Ditjen Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Kementerian Kesehatan  2008-2011 kepada KPK karena telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 468.98 Miliar

            Demikian salah satu kesimpulan hasil penelaahan BAKN terkait Ditjen Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Kemenkes periode 2008-2011 yang dibacakan oleh Ketua BAKN Sumarjati Arjoso dalam Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR, Selasa, (11/9).

           Menurut Sumarjati, terdapat persoalan hilangnya potensi penerimaan pajak dalam pengelolaan APBN dan APBD tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 368 Miliar, Terdapat kesalahan pengenaan jenis pajak Rp. 20.24 Miliar, tarif pajak sebesar Rp. 2.62 Miliar, penetapan dasar pengenaan pajak sebesar Rp. 11 Miliar, dan terakhir tidak melakukan pemotongan pajak sebesar Rp. 334 Miliar.

       Dia menambahkan, terkait pengadaan barang dan jasa, PNBP dan rekening di Kementerian Pendidikan nasional diduga terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp. 309.7 Miliar.  “Hasil telaahan BAKAN tersebut diharapkan fungsi dan peran BAKN DPR RI dapat lebih maksmal terutama dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...