Kampus Perlu Optimalkan Kerjasama dengan BPKP

08-10-2012 / B.A.K.N.

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Yahya Sacawiria mengatakan dapat memaklumi kesulitan perguruan tinggi untuk mencari pejabat yang mampu bertanggung jawab terhadap proses pegadaan barang dan jasa. Kampus menurutnya memang mempunyai segudang ahli seperti dosen dan peneliti, tetapi fokus pekerjaan mereka adalah mengajar dan melakukan penelitian.

Pandangan ini disampaikannya usai mengikuti pertemuan dengan Rektor Unair Prof. DR. Fasih dalam kunjungan kerja ke kampus Universitas Airlangga, di Surabaya, Jatim, Kamis (4/10/12). Untuk menutupi kekurangan tersebut menurutnya manajemen kampus dapat mengoptimalkan kerja sama dengan BPKP (Badan Pengawas  Keuangan dan Pembangunan).

“Salah satu solusi adalah dengan mengoptimalkan keberadaan BPKP, disana banyak tenaga akuntan negara yang handal dan bisa dijadikan konsultan manajemen keuangan. Kita ingin transparansi dan akuntabilitas anggaran jadi prioritas, jangan sampai kita excuse karena tidak punya sumber daya manusia,” tandasnya.

Pilihan lain menurut mantan Wakil Asisten Sosial Politik Kepala Staf Sospol ABRI ini adalah dengan membentuk unit khusus pengadaan seperti bagian perbekalan di TNI. Manajemen kampus kemudian menyiapkan tenaga SDM yang fokus mengurus masalah ini. Akan tetapi kebijakan ini lanjutnya memerlukan waktu yang panjang.

Sebelumnya Rektor Unair memaparkan kesulitannya mencari tenaga pengadaan dan jasa di kampus yang dipimpinnya karena para dosen jelas tidak mempunyai waktu yang cukup. “Susah mencari orang bagian pengadaan yang kompeten dan mau. Bagi saya ini amat berat resikonya dengan segala aturan pengadaan yang bikin pusing itu. Kampus lain juga mempunyai kendala yang sama, ini bisa jadi masalah nasional,” tandasnya.

Ditengah keterbatasan itu menurutnya Unair tetap menjawab tantangan yang diberikan pemerintah untuk menemukan vaksin penyakit flu burung yang pernah menyerang banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan berdirilah Avian Influenza Research Centre yang tercatat sebagai laboratorium Biologi terbesar dan masuk kategori aman di Asia (Biology Safety Lab /BSL 3).

“Pada tahun 2011 kami berhasil menemukan vaksin dan setelah itu produksi masal dilakukan oleh Bio Farma,” lanjutnya. Disitulah kemudian muncul permasalahan pada pengadaan sarana dan prasarana pembangunan vaksin flu burung untuk manusia di Kementerian Kesehatan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp.468,98 miliar.

Tinjau BSL-3

Usai pertemuan Tim Kunker BAKN meninjau secara langsung Gedung Pusat Penelitian Flu Burung (BSL-3) yang pembangunannya didukung anggaran Kementrian Kesehatan. Ketua BAKN Sumaryati Aryoso dan Sohibul Imam memasuki ruang penelitian yang memiliki tingkat keamanan tinggi ini. Siapapun yang masuk ke ruang ini harus memakai baju pelindung yang menutupi seluruh tubuh dan harus dimusnahkan setelah digunakan.

Sejumlah petugas terlihat mendampingi dan memberikan penjelasan terhadap kegunaan beberapa ruangan dan proses penanganan virus kepada binatang percobaan yaitu tikus, ayam dan monyet. ”Kami berharap proyek tetap berjalan, sedangkan masalah-masalah yang ada kita tetap selesaikan. Keberhasilan peneliti di  laboratorium ini jelas telah mengharumkan nama bangsa,” tandas Sohibul Iman anggota BAKN dari Fraksi PKS. (iky)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...