Kasus Vaksin Flu Burung Dibahas BAKN DPR, BPK dan BPKP

28-11-2012 / B.A.K.N.

 

Pertemuan antara Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan  Pembangunan (BPKP)  membahas masalah pengadaan vaksin flu burung. Pertemuan tersebut dilakukan di Ruang Rapat BAKN DPR Ruang Pansus B Senayan Jakarta, Selasa (27/11) siang, dipimpin langsung oleh Ketua BAKN DPR Sumaryati Aryoso.

Ketua BAKN Sumaryati Aryoso mengatakan, hasil diskusi antara BAKN dengan BPK dan BPKP tersebut akan dijadikan masukan kepada Komisi IX DPR khususnya Panja Vaksin Flu Burung.

Anggota BAKN Kaharuddin Syam dalam pertemuan tersebut mengungkapkan adanya indikasi uang negara telah menguap. Apalagi masalah anggaran pengadaan vaksin flu burung yang diselenggarakan oleh BUMN Bio Farma tersebut tidak mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Ketua BAKN berharap, dalam pertemuan antara BAKN DPR, BPK dan BPKP akan ada jalan keluar yang terbaik, mengingat ada beberapa barang yang telah dibeli dan disimpan di dalam gudang, serta pembangunan ciken briding di Cisarua yang dikhawatirkan besi-besinya dicuri orang  sehingga mengakibatkan  kerugian negara, akan bisa dicegah.  

Kerugian tersebut sebetulnya dapat diminimalisir, maka kata Sumaryati, baik potensi maupun indikasi harus ada tindak lanjut dari sisi hukum baik oleh Kabareskrim maupun KPK.

Lebih lanjut dikemukakan, BAKN juga menginginkan dari hasil pemeriksaan  BPK ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, jangan sampai masalah ini dapat merugikan negara yang lebih besar lagi.

 Sementara itu Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, berbagai fasilitas pengadaan vaksin flu burung oleh rakyat sangat dibutuhkan. Yang perlu dilakukan adalah secepat mungkin Depkes dengan tim independennya melakukan identifikasi, serta infentarisasi, mana alat-alat yang masih bisa dipakai dan mana alat-alat yang sudah tidak bisa dipakai.

“ Yang masih bisa dipakai ya dipakai, akan tetapi yang sudah tidak bisa dipakai  anggap saja itu merupakan kerugian negara,” ujarnya.

Untuk melakukan tugas-tugas tersebut harus ada kordinasi dengan Bareskrim yang sudah menyita alat-alat tersebut, maka BAKN DPR dapat mengirim surat agar Bareskrim dapat memberikan bantuan kepada tim independen  melakukan pemutahiran   alat-alat tersebut.

“ Komitmen BPK siap untuk melakukan tugas kalau memang BAKN memerlukan tim pendampingan pada saat berhadapan dengan teman-teman di Pansus maupun  di Panja,” kata Rizal.

Prof. Mardiasmo dari BPKP mengatakan, jika ada alat-alat serta bangunan yang memang tidak sesuai dengan kenyataannya atau tidak sesuai dengan fungsinya, perlu ditindak lanjuti. Untuk itu BPKP siap menindaklanjuti sesuai dengan bidang tugasnya. (Spy).foto:wy/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...