Komisi III Dorong DPRD Garut Berani Bersikap

13-12-2012 / KOMISI III

Peraturan perundang-undangan yang ada seperti UU no.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dinilai telah memberikan ruang yang cukup bagi DPRD Garut untuk menetapkan keputusan. Oleh karenanya pansus yang saat ini sedang menangani kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Bupati Aceng dapat segera bersikap.

"DPRD punya kewenangan untuk memberhentikan yang bersangkutan, kalau sudah melanggar norma hukum etika dan moral itu jelas sudah diatur dalam pasal 29 UU Pemda. Jangan karena ada dua massa yang punya kekuatan terus tidak berani mengambil sikap," kata anggota Komisi III Syarifudin Sudding dalam RDPU dengan Pansus DPRD Garut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/12).

Ia menambahkan sebagai pejabat Pemda yang sudah mengucapkan sumpah dan janji wajib hukumnya menjaga etika dan moral pada saat melaksanakan tugas. Pernikahan dan perceraian sepihak yang dilakukan Aceh jelas berada diluar etika dan moral yang hidup ditengah masyarakat.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi III dari FPD Ruhut Sitompul mengakui sulit menemukan ruang untuk menyatakan kelakuan Aceng telah melanggar hukum. Baginya persoalan ini terkait etika yang notabene berhubungan dengan budaya malu. Pilihan terbaik bagi seorang pejabat publik menurutnya adalah mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban. "Aceng harus legowo untuk mundur, itu lebih terhormat," tandasnya.

Sebelumnya Nadiman Wakil Ketua Pansus DPRD Garut menyatakan kedatangannya ke Komisi III DPR adalah untuk melakukan konsultasi terhadap kasus yang mendapat perhatian nasional bahkan internasional ini. Ia menjelaskan panitia yang memiliki nama cukup panjang ini yaitu Pansus Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran Etika dan UU oleh Bupati Garut yang dibentuk oleh DPRD Garut telah memanggil sejumlah pihak.

"Kami ke Jakarta juga meminta masukan dari Kementerian Dalam Negeri, DPR termasuk mendengar pandangan para pakar hukum. Seluruh masukan ini akan menjadi bagian pertimbangan untuk membuat keputusan yang komprehensif," jelasnya. (iky)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kepolisian Harus Menggelar Proses Etik untuk Penanganan Kasus 'Polisi Peras Polisi'
06-02-2023 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong kepolisian agar menggelar proses etik Kisruh Bripka Madih dan eks penyidik Polda...
Sahroni Minta Polri Usut Tuntas Perubahan Frasa Putusan MK
05-02-2023 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri mengusut tuntas laporan terhadap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait...
Taufik Basari: Komisi III Jadwalkan Ulang Rapat dengan Keluarga Hasya
03-02-2023 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengatakan Komisi III DPR bakal mengagendakan ulang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan...
Jangan Ada Diskriminasi Antarpengguna Jalan
02-02-2023 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak usulan sepeda motor besar atau moge bisa melintasi jalan tol. Menurut...