Dewi Asmara;Pertanyakan Penggunaan pasal UU ITE pada Kasus Prita

23-06-2009 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan mengapa Kejaksaan Agung menggunakan Undang-Undang Informasi Traksaksi Elektronik (ITE) untuk mendakwa Prita Mulyasaru. Hal tersebut terungkap saat Komisi III melakukan RDP dengan jajaran Kejaksaan Agung, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6). Lebih lanjut Dewi menjelaskan, menurut Biro Hukum Depkominfo ternyata UU ITE baru bisa dipakai setelah tahun 2010. Menjawab pertanyaan tersebut Jampidum Kejagung RI Abdul Hakim Ritonga mengatakan memang benar di dalam UU ITE ada 9 pasal yang baru bisa diberlakukan setelah ada Perppu, tetapi kata Ritongga pasal yang digunakan mendakwa Prita bukan salah satu dari itu. “Menurut saya pribadi, penggunaan pasal itu sudah tepat,"kata Ritonga. Menanggapi jawaban tersebut Dewi Asmara merasa heran, karena Jaksa Agung Hendarman Supandji telah menyatakan penggunaannya UU ITE merupakan kesalahan dan akan dilakukan evaluasi. "Kok malah Anda membenarkan penggunaan pasal UU ITE itu?"tegas Dewi. Mendapat pertanyaan tersebut, Ritonga tetap bersikukuh bahwa pasal yang dipakai untuk menjerat Prita sudah benar. Ia menjelaskan, pemakaian pasal tersebut memang tidak perlu pakai Perpu karena tidak termasuk 9 pasal yang baru berlaku 2010. Sementara itu anggota Komisi III lainnya Azlaini Agus (F-PAN), mempertanyakan adanya penambahan dakwaan dengan UU ITE oleh kejaksaan. “Hal ini menyangkut hak kebebasan seseorang, seharusnya jaksa profesional kan?" cecar Zaeni. Menjawab pertanyaan itu, Ritonga menyatakan penambahan pasal oleh jaksa tidak diperbolehkan. "Penambahan itu tidak dibenarkan, karena yang menambahkan pasal adalah penyidik bukan jaksa," jawab Ritonga. "Sekali lagi kejaksaan tidak berhak mengubah pasal dari penyidik. Jika berkas atau pasal dakwaannya kurang, biasanya dikembalikan ke penyidik disertai dengan beberapa catatan. Jadi tidak benar jika kejaksaan telah merubah pasal dengan sendirinya. Itu tidak dibenarkan," tandas Ritonga. Masalah hukum Prita Mulyasari masih menjadi perhatian Komisi III DPR RI, kasus hokum Prita bermula dari email yang disebarkan kepada beberapa temannya, dimana isi email tersebut berupa keluhan atas pelayanan RS.OMNI, Tanggerang. Dalam kasus ini Komisi III menyayangkan sikap Kejaksaan yang menggunakan UU ITE untuk menjerat Prita.(nt)

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Setujui Guntur Hamzah Dicalonkan Jadi Hakim Konstitusi
29-09-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI secara sah menyetujui Guntur Hamzah untuk dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi atas usul lembaga DPR RI. Wakil...
Komisi III Resmi Pilih Johanis Tanak Sebagai Pimpinan KPK
28-09-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI secara resmi memilih dan menetapkan Johanis Tanak sebagai calon anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Komisi III Apresiasi Polda Sumut Terkait Pemberantasan Kasus Perjudian
25-09-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara terkait penanganan tindak...
Johan Budi Usul Penggunaan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi
24-09-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Pribowo mengusulkan penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak...