Calon Hakim Agung Daming Sanusi Patut Minta Maaf

14-01-2013 / KOMISI III

Sejumlah anggota Komisi III DPR menyatakan prihatin dan mengecam pernyataan calon hakim agung Daming Sanusi dalam proses fit and proper test yang menyebut korban dan pemerkosa sama-sama menikmati. Taslim anggota Fraksi PAN menilai kandidat yang saat ini menjabat Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banjarmasin patut meminta maaf kepada publik.

"Saya kira memang sangat tidak pantas apalagi ini dalam rangka fit and proper test yang terbuka untuk umum. Walaupun dalam konteks guyon saya rasa pemerkosaan itu tidak ada guyonnya, itu peristiwa serius dan tidak boleh diguyonkan. Saya kira dia mesti minta maaf karena pernyataan itu tidak pantas diucapkan seorang calon hakim agung yang saat ini menjabat sebagai hakim tinggi," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/13).

Ia menambahkan karena rapat bersifat terbuka Daming Sanusi dapat menyampaikan permintaan maaf tersebut langsung ke publik lewat media. Namun ia memandang akan lebih baik kalau ucapan maaf itu disampaikan lewat Komisi III DPR, karena pernyataan itu disampaikan dalam forum komisi.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari juga mengungkapkan kekecewaannya. Ia menegaskan Daming Sanusi tidak pantas dipilih menjadi hakim agung karena tidak akan mampu menyampaikan keadilan kepada perempuan.

"Bagaimana orang mengharapkan keadilan tetapi mindset-nya sudah pelecehan seperti itu. Dia tidak mampu menjalankan amanat UU 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan OrangPTPPO yang filosofinya pro ham, pro korban, pro perempuan yang sebenarnya sudah menjadi norma global," tandasnya.

Lebih jauh ia memandang kondisi ini sebagai pekerjaan rumah bagi Mahkamah Agung karena sikap yang ditunjukkan Daming sudah menjadi gejala umum. Ia memberi contoh dalam sidang kasus perkosaan di Depok, Jabar. "Hakim menanyakan kepada korban apakah anda juga menikmati saat diperkosa, lha itu kan namanya kurang ajar. Jadi ini PR bagi MA. Kita di DPR tidak akan memberi tolerasi kepada Pak Daming karena DPR harus mendorong transformasi kultur, sensifitas gender," demikian Eva. (iky), foto : eka hindra/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Anggota Komisi III Dorong Penyelidikan Sebab Akibat Bentrokan Tenaga Kerja di PT GNI
20-01-2023 / KOMISI III
Anggota komisi III DPR RI Supriansa menilai bahwa bentrokan tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal Indonesia yang terjadi di...
Legislator Sesalkan Demonstrasi Tenaga Kerja PT GNI Memakan Korban Nyawa
20-01-2023 / KOMISI III
Anggota komisi III DPR RI Sarifudin Suding sesalkan adanya dua korban meninggal dunia atas demonstrasi para tenaga kerja lokal di...
Eva Yuliana: Tidak Ada 'Restorative Justice' Bagi Kasus Pemerkosaan
20-01-2023 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengutuk keras pemerkosaan oleh enam pemuda terhadap seorang gadis berusia 15 tahun di...
Komnas HAM Diminta Aktif Tindak Lanjuti Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
19-01-2023 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin Rapat Kerja (Raker) dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Rapat...