BAKN Minta PT PAL Tuntaskan Rekomendasi BPK

14-02-2013 / B.A.K.N.

Dalam Kunjungan Kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - BAKN DPR RI ke PT. PAL di Surabaya, Jatim, Kamis (14/2) diperoleh informasi belum dilaksanakannya sejumlah rekomendasi terkait temuan Pemeriksaan BPK RI atas kegiatan Penjualan, Pengadaan, Produksi, dan Investasi pada PT. PAL Indonesia (Persero) Tahun Buku 2009, 2010, dan 2011 (Semester I). Bahkan ada rekomendasi yang belum dilaksanakan padahal sudah melewati batas waktu sesuai UU BPK.

"Dalam UU BPK rekomendasi itu wajib ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sedangkan ini sudah hampir satu tahun. Sejauh ini yang saya lihat penyelesaian bersifat administrasi sudah dijalankan sedangkan yang substantif belum," kata anggota BAKN Kamaruddin Sjam.

Ia meminta Direksi PT PAL segera menuntaskan masalah ini. BPKP tambahnya, patut melakukan pendampingan agar seluruh permasalahan menjadi jelas. Apabila memang tidak dapat ditindaklanjuti lebih baik PT. PAL mengungkapkan itu agar kondisi tersebut tidak mengotori pembukuan, apalagi kasusnya merupakan peninggalan direksi sebelumnya.

Menjawab hal ini, Direktur Utama PT PAL M.Firmansyah Arifin menjelaskan pihaknya tidak bermaksud mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan BPK. Dari 53 rekomendasi 24 telah diselesaikan, 25 masih dalam proses dan 2 (dua) rekomendasi belum dilaksanakan. Ia memaparkan PT. PAL baru saja bangkit dari situasi rumit, konsumen menjauh, gaji karyawan tersendat sehingga banyak tenaga ahli memilih pindah kerja ke perusahaan asing.

"PT. PAL adalah perusahaan yang baru saja bangkit yang terus membenahi manajemen. Sebagai gambaran saat ini gaji terendah dan tertinggi di perusahaan 1:4. Dalam kondisi itu seorang pekerja lapangan yang rajin lembur take home pay-nya bisa melebihi General Manager (GM). Ini tidak ideal secara bertahap harus dibenahi," kata dia. (iky), foto : iky/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Permasalahan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Nasional Perlu Diurai
24-09-2021 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan nasional di Indonesia...
Telaah Temuan BPK Terkait Pertanahan, BAKN Serap Masukan dari Akademisi Unpad
24-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan persoalan terkait dengan agraria, tata ruang dan pertanahan...
Persoalan Agraria Kian Kompleks, BAKN Telaah UU Pertanahan
07-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, banyak persoalan yang kian kompleks dalam konteks agraria,...
BAKN Serap Masukan DAK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
04-09-2021 / B.A.K.N.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati menyampaikan bahwa BAKN telah mengunjungi para kepala daerah...