Komisi III Patut Bentuk Panja Densus 88

20-02-2013 / KOMISI III

Keprihatinan mengemuka saat Komisi III menerima pengaduan publik terkait dugaan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pasukan anti teror kepolisian Densus 88. Untuk mendalami permasalahan ini tidak cukup dengan sekedar rapat dengan kepolisian tetapi patut dikaji pembentukan Panitia Kerja (Panja).

"Saya terperanjat dan prihatin dengan laporan sepak terjang  Densus 88 yang disampaikan bapak dan ibu. Saya rasa ini bagian dari upaya memperbaiki bangsa. Kita perlu membentuk panja, saya tidak yakin bisa melakukan perbaikan terhadap Densus kalau kita hanya memanggil, jawaban mereka akan klise," kata anggota Komisi III F-PKS, Indra dalam RDPU dengan sejumlah komponen masyarakat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2).

Sementara itu anggota Komisi III dari Fraksi PAN Taslim mengutip salah satu laporan yang dirilis LSM Indonesia Police Watch (IPW) yang mengungkap ada 39 kasus salah tembak yang dilakukan Densus 88. Baginya data yang telah disampaikan kepada publik ini serius.

Untuk menyikapi kondisi ini pilihan membentuk Panja Densus 88 patut dipertimbangkan. "Kita sudah pernah menanyakan hal ini pada Kapolri dalam rapat kerja, jawabannya tidak memuaskan. Saya rasa kita perlu mengevaluasi khusus kinerja Densus lewat panja karena selama ini belum pernah kita lakukan," tegasnya.

Sebelumnya dalam RDPU, sejumlah organisasi masyarakat diantaranya Hizbut Tahrir Indonesia, Mercy dan Tim Pembela Muslim memaparkan hasil investigasi mereka terhadap kinerja Densus 88. Kasus terakhir yang mereka selidiki adalah operasi Densus di Poso yang meninggalkan kasus salah tangkap. Syafrudin guru SMP Negeri 1 Poso, Syamsul seorang pedagang coklat di Posa dan Sukamto warga Kolara. Semua korban salah tangkap ini babak belur dipukuli dan dilepas tanpa konpensasi.

Temuan lain dalam kasus salah tangkap di Solo, setelah dipukuli salah seorang korban Bahrun Naim sempat mendengar pembicaraan anggota pasukan Densus 88 dengan komandannya. "Maaf Dan, yang dicari Naim atau Muin?," ungkap Ismail Yusanto juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia. (iky), foto : wy/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia Patut Berbangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa
06-12-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengungkapkan disahkannya Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi UU merupakan...
Komisi III dan Menkumham Setujui RUU Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan
05-12-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly beserta jajaran...
Komisi III DPR Tegaskan Pengedar dan Penjual Narkoba Harus Dihukum Maksimal
03-12-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan bahwake depanbagi pengedar dan penjual narkoba harus dihukum secara maksimal....
Legislator Berikan Catatan Penting Terhadap RUU KUHP
25-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan pandangan Fraksi terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana...