Eva Kusuma Sundari : Ada Demoralisasi Publik di KPK

26-02-2013 / KOMISI III

Dugaan adanya intervensi dan pelanggaran kode etik di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal beredarnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk Anas Urbaningrum mengundang komentar dari Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari. Menurutnya, ada demoralisasi publik bila KPK terbukti tidak steril dari intervensi lembaga lainnya.

Sebagai lembaga super body, hendaknya KPK menjaga independensinya dan tidakboleh disusupi oleh kepentingan lain di luar KPK. Intervensi dan  pesanan dalam bentuk apa pun sudah semestinya tidak bisa masuk ke komisi antirasuahtersebut. Eva yang ditemui sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (26/2) kepada pers mengatakan, KPK harus lebih lugas lagi menegakkan aturan main di internalnya.

“Harapan saya, kasus ini tidak membawa kita pada spekulasi-spekulasi. Tapi dewan etik harus segera bekerja. Kemudian dengan temuan-temuan fakta, bukan dugaan-dugaan, itu yang bisa kita simpulkan,” tutur Eva.

Ini artinya, bila dewan etik di KPK sudah bekerja menyelidiki kebocoran Sprindik dan dugaan adanya intervensi, maka KPK harus segera menjelaskannya ke publik dengan transparan. Temuan-temuan itu memang harus menyangkut fakta pelanggaran kode etik. Dengan begitu, masyarakat mengetahui betul persoalan yang terjadi di internal KPK.(mh)/foto:iwan armanias/parle.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia Patut Berbangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa
06-12-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengungkapkan disahkannya Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi UU merupakan...
Komisi III dan Menkumham Setujui RUU Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan
05-12-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly beserta jajaran...
Komisi III DPR Tegaskan Pengedar dan Penjual Narkoba Harus Dihukum Maksimal
03-12-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan bahwake depanbagi pengedar dan penjual narkoba harus dihukum secara maksimal....
Legislator Berikan Catatan Penting Terhadap RUU KUHP
25-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan pandangan Fraksi terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana...