Komisi III Pantau Sidang Praperadilan Raffi Ahmad

05-03-2013 / KOMISI III

Komisi III DPR RI akan memantau jalannya sidang praperadilan artis Raffi Ahmad yang diduga tersangkut kasus narkoba. Pemantauan ini untuk memastikan hak-nya sebagai warga negara dalam proses peradilan tidak dihalangi oleh siapapun, termasuk oleh BNN.

"Kita lihat kalau Raffi tidak dihadirkan di pengadilan, sementara itu hak dia tentu ada yang salah disitu. Dalam posisi ini tentu kita perlu melindungi hak seseorang. Kami akan memantau karena proses hukum tidak bisa kita intervensi, biar hakim yang menilai," kata Ketua Komisi III, Gede Pasek Suardika saat menerima aspirasi Ibunda Raffi Ahmad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/13).

Ia menekankan negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negara, jangan sampai dikriminalisasi. Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap BNN dapat memberikan hak Raffi selama dalam persidangan. "Tidak perlu dihalangi datang ke pengadilan. BNN itu prestasinya banyak, jangan karena hal kecil jadi bumerang tidak bagus," tandasnya.

Sebelumnya pengacara Raffi Ahmad, Hotma Sitompul mengungkap dalam sidang praperadilan BNN ternyata tidak menghadirkan Raffi. Padahal menurut aturan perundang-undangan sidang tersebut adalah hak pemohon agar dapat memaparkan argumennya dihadapan hakim.

Ia juga mempertanyakan keputusan BNN menggunakan PP no.25/2011 untuk mengirim Raffi ke panti rehabilitasi. "Pasal dalam PP itu menyebut BNN, penyidik, jaksa bisa mengirim pecandu untuk direhab. Ini yang kami lawan karena Raffi bukan pecandu. Tes darah, rambut dan urin-nya di BNN dan RSKO terbukti negatif." Baginya orang sehat memasuki panti rehab itu berbahaya, datang sehat keluar bisa jadi tidak sehat. (iky) foto:ry/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Indonesia Patut Berbangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa
06-12-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Supriansa mengungkapkan disahkannya Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi UU merupakan...
Komisi III dan Menkumham Setujui RUU Pengesahan Perjanjian RI-Singapura tentang Ekstradisi Buronan
05-12-2022 / KOMISI III
Komisi III DPR RI dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly beserta jajaran...
Komisi III DPR Tegaskan Pengedar dan Penjual Narkoba Harus Dihukum Maksimal
03-12-2022 / KOMISI III
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menegaskan bahwake depanbagi pengedar dan penjual narkoba harus dihukum secara maksimal....
Legislator Berikan Catatan Penting Terhadap RUU KUHP
25-11-2022 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan pandangan Fraksi terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana...