Dewan Nilai Pemerintah Tidak Serius

13-06-2013 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI, Poempi Hidayatullah (F-PG) menilai bahwa pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Penilaian tersebut, disampaikan Poempi karena empat menteri  yang diundang dalam rapat kerja Komisi IX untuk membahas masalah amnesti yang diberikan pemerintah Arab Saudi tidak hadir.

Keempat menteri  tersebut yaitu  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Agama.

“Banyak persoalan tekniswalaupun sekarang secara persoalan sudah bisa dinetralisisir dalam konteks amnesti. Tapi juga jangan sampai dikemudian hari masalah serupa bermunculan,” kata Poempi saat rapat berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, (Kamis (12/6)

Menurutnya, ketidakhadiran menteri dalam rapat kerja tersebut  menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam konteks melihat masalah ini secara riil.

“Ini bukan main-main,  kemaren saya banyak diminta  pendapat  oleh beberapa media asing. Jadi sebetulnya dunia internasional juga tercengang terhadap masalah ini dan ini bukan hal yang bisa dinggap biasa saja,” imbuhnya.

Poempi mengingatkan, bahwa  dalam konteks rapat kerja, DPR  tidak hanya meminta penjelasan tapi juga membutuhkan pembahasan secara teknis dan membutuhkan komitmen dari para menteri tentang suatu masalah.

“Kalau masalah amnesti ini ya cuma satu masalah, tapi masalah TKI yang berada di Arab Saudi  membutuhkan pembahasan secara teknis dan komitmen-komitmen dari para menteri,” papar Poempi.

Jika hanya berbicara tentang amnesti menurutnya  menjadi tidak menarik lagi, karena menurutnya  yang paling penting adalah masalah-masalah seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Ketika bicara teknis, ketika bicara komitmen, DPR  ingin benar-benar dengan orang yang paling bertanggung jawab yaitu seorang menteri dengan komitmennya untuk bisa menyelesaikan permasalahan.

Senada dengan Poempi, Zuber Safawi (F-PKSmenilai  pemerintah tidak menghargai DPR sebagai lembaga yang memang keberadaannya ditunjuk oleh UUD

“Siapapun yang hadir saya memberikan apresiasi terutama kepada Kementerian Agama yang telah mengirimkan wakil menterinnya. Tapi beberapa kementerian yang lainnya ini sungguh dalam rangka menjaga marwah dpr sendiri, ini menjadi preseden buruk apabila rapat ini diteruskan,” ujar Zuber.

“Ada peristiwa penting nanti menteri tidak datang. Padahal ada hal-hal penting yang ingin kita bicarakan, ada hal penting yang ingin kita putuskan, saya sepakat dengan rekan kami  bagaimana caranya kita tetap raker,” tegasnya. (sc)/foto:odjie/parle/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kasus GGAPA Kembali Muncul, Kurniasih Tagih Keseriusan Pemerintah
06-02-2023 / KOMISI IX
Dua kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) kembali muncul. Kali ini di Jakarta dengan satu kasus, meninggal dunia dan...
Netty Aher Minta Pemerintah Tangani Segera Kasus Diabetes Anak
06-02-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoal tentang meningkatnya kasus diabetes pada anak sebanyak 70 kali lipat pada...
Program Dapur Sehat Diharapkan Berdampak pada Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Gowa
04-02-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengapresiasi Pemerintahan Kabupaten Gowa atas percepatan penurunan stunting. Pemerintah daerah dianggap mempunyai...
Perlu Edukasi dan Keterlibatan Tokoh Masyarakat Guna Turunkan Angka Stunting di Kabupaten Gowa
03-02-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai perlu adanya edukasi dan keterlibatan tokoh masyarakat guna menurunkan angka stunting di...