Okky Asokawati- BPJS Kesehatan Terlambat

28-08-2013 / KOMISI IX

Rencana pemerintah menjalankan program Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan yang mulai beroperasi pada Januari 2014 dinilai terlambat. Mestinya program ini harus sudah berjalan pada 2009.

Demikian disampaikan Okky Asokawati (F-PPP) kepada Parlementaria di ruang kerjanya, Rabu (28/8). “Meskipun terlambat, saya berpendapat lebih baik terlambat daripada enggak punya,” kata Okky. Menurut amanah UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), memang, BPJS kesehatan harus berjalan pada 2009. itu berarti mundur 5 tahun. Dan sifat BPJS ini adalah asuransi sosial.  

Seperti diketahui dalam pidato presiden pada 16 Agustus lalu, BPJS kesehatan akan dijalankan pada 1 Januari 2014 dan BPJS ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015. BPJS kesehatan ini, jelas Okky, untuk membiayai masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit (RS). Selama ini, RS selalu meminta uang muka kepada para pasiennya. Dan dengan BPJS ini, warga miskin bisa menikmati layanan kesehatan dengan baik.

“Jadi semua warga negara termasuk orang asing yang sudah tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan wajib masuk BPJS ini. Semua ini menguntungkan bagi yang bersangkutan. Karena kalau dia sakit pasti akan ditangani di RS. Tentu ada mekanismenya,” ujar Okky. Pemerintah, lanjut Okky, akan membiaya sembilan ribu lebih puskesmas. Bahkan, akan membangun puskesmas rawat inap di daerah-daerah terluar dan terpencil. Ini patut diapresiasi.

Namun, di sisi lain Okky menyayangkan anggaran kesehatan masih belum memenuhi amanah UU No.36/2009 tentang kesehatan. Anggaran kesehatan mestinya 5% dari RAPBN. Saat ini anggaran sektor kesehatan baru 2,7%. Dalam beberapa kali raker dengan Menkes, Anggota Komisi IX ini sering mendesak pemerintah untuk segera memenuhi alokasi anggaran kesehatan dengan melobi Bappenas dan Menkeu.

“Jadi kalau belum sampai 5% itu masalah keberpihakan saja. Pemerintah masih melihat semuanya dipatok dari persepsi ekonomi. Padahal menurut saya indeks pembangunan manusia (IPM) dimulai dari pendidikan, kesehatan, baru ekonomi. Kalau pemerintah mengatakan gencar membangun infrastruktur jalan dulu, tapi kalau orang yang jalan melalui infrastruktur itu, enggak sehat, ya, enggak bisa lewat,” keluh Okky. (mh)foto:wahyu/parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi IX Desak Menkes Evaluasi Atas Program dan Anggaran Kemenkes Tahun 2022
27-01-2023 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengungkapkan Komisi yang dipimpinnya mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengevaluasi secara menyeluruh...
Legislator Nilai Program PMT Ibu Hamil Periode Tahun 2019-2022 Paling Buruk
27-01-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai agar program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil periode tahun 2019-2022...
Bentrok Berdarah di PT GNI, Netty Aher Menyoal Perppu Cipta Kerja
26-01-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher kembali menyoal kericuhan yang menewaskan dua orang tenaga kerja di PT Gunbuster...
Legislator Tekankan Kesejahteraan Honorer Nakes dan Non-Nakes Patut Diperjuangkan
25-01-2023 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto menyatakan kesejahteraan pegawai honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Non Nakes patut diperjuangkan....