Pemerintah Belum Monitor Rekening Kementerian

02-09-2013 / BADAN ANGGARAN

Badan Anggaran (Banggar) DPR menilai pemerintah belum optimal melakukan monitoring atas rekening kementerian dan lembaga. Sehingga, masih banyak anggaran yang mengendap atau salah sasaran.

Demikian mengemuka dalam rapat kerja Banggar dengan Menteri Keuangan Chatib Basri, Senin (2/9). “Kemenkeu selaku bendahara umum negara belum optimal melakukan monitoring atas rekening yang dikelola kementerian dan lembaga,” kata Djoko Udjianto Wakil Ketua Banggar saat membacakan permasalah yang ditemukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012.

Selain belum optimalnya monitoring atas rekening kementerian/lembaga, Banggar juga mengungkapkan, anggaran untuk belanja bantuan sosial banyak yang tidak sesuai ketentuan. Djoko mengungkapkan, “Adanya pengendapan bantuan sosial dan adanya penyaluran belanja bantuan sosial yang tidak sesuai dengan sasaran.”

Sistem belanja akhir tahun juga dinilai tidak berjalan secara efektif. Satu hal lagi yang menjadi sorotan Banggar adalah pemerintah selama ini belum menelusuri sepenuhnya keberadaan aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Penilaian terhadap berbagai aset eks BPPN belum diselesaikan pemerintah.  

Seperti diketahui, aset bank-bank yang dilikuidasi menjelang reformasi 1998 sangat besar. Hingga kini belum jelas benar semua aset tersebut. Semua sorotan ini merupakan beberapa bagian dari kelemahan sistem pengendalian intern, permasalahan LKPP 2012. Bahkan, dalam laporan Banggar ini, ada masalah kelemahan lainnya, yaitu kebijakan dan metode penghitungan selisih kurs belum menjamin kewajaran penyajian pendapatan belanja. (mh), foto  rizka/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bappenas Harus Pikirkan Kekurangan Guru di Daerah
16-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) harus memikirkan bagaimana solusi atas persoalan kekurangan guru di berbagai daerah. Kemampuan...
Ibas Yudhoyono Minta Program Prioritas RAPBN 2023 Direncanakan Dengan Bijak
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono meminta, program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)...
Marwan Cik Hasan Tekankan Mitigasi Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen Tercapai
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan menekankan pada pemerintah untuk memitigasi rencana postur defisit AnggaranPendapatan dan Belanja...
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakat Defisit APBN 2023 di Angka 2,85 Persen
15-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 berada di titik maksimal 2,85 persen dari...