Subsidi Listrik Terhadap Perusahaan Go Public Dihapus

03-10-2013 / BADAN ANGGARAN

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akan menghapus subsidi listrik terhadap usahaan besar, termasuk perusahaan-perusahaan kelas menengah yang sudah go public. UU Energi memperuntukkan subsidi listrik hanya untuk yang tidak mampu.

Demikian mengemuka dalam rapat Banggar dengan pemerintah, Rabu (2/10). “Amanah UU enrgi memperuntukkan hanya kepada pihak-pihak yang dianggap tidak berkemampuan subsidi itu diberikan,” kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit saat memimpin rapat. Saat ini setidaknya ada 61 perusahaan besar, termasuk perusahaan-perusahan yang sudah go public yang akan segera dihapus subsidinya.

Terhadap industri menengah yang jumlahnya kurang lebih seribuan, juga akan dilakukan penyisiran, mana saja yang sduah go public. Dari penyisiran itu didapat sekitar 200 perusahaan yang juga akan dihapus subsidinya. “Semua perusahaan menengah mestinya tidak mendapat subsidi,” harap Noor Supit. Dengan penghapusan itu, diharapkan para pengusaha besar dan menengah bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya BPK telah mengungkapkan temuan beberapa perusahaan besar yang mendapat subsidi listrik itu. “Ini adalah catatan yang harus kita pertimbangkan, karena ini temuan BPK, karena tidak sejalan dg UU energi. Kita harus mengimplemantasikan temuan BPK itu. Pengusaha2 itu harus di-warning,” tandas Noor Supit lagi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri saat yang sama mengakui bahwa subsidi listrik itu tidak tepat sasaran. Dan segera diproses untuk dihilangkan. Hanya saja, ia menyatakan, penghilangan itu tidak bisa dilakukan secara cepat, tapi harus bertahap. “Persoalannya ini soal timing, apakah kita bisa lakukan seketika atau tidak, kata Chatib.

Ada 10.300 perusahaan yang dihapus subsidinya secara bertahap. Menkeu meminta dukungan Banggar untuk mengambil langkah ini. Penerapan tarif listrik memang harus dilakukan secara adil terhadap perusahaan-perusahan besar, menengah, dan kecil, hingga tarif buat rumah tangga. “Kami mohon dukungan Banggar supaya proses ini menjadi jauh lebih rasional lebih mudah.” (mh), foto : od/parle/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Nevi Zuairina Minta Pemerintah Selesaikan Proyek Tol Padang-Pekanbaru Seksi I
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah untuk menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru (Sicincin) seksi I....
Hermanto Ingatkan Ancaman Nyata Krisis Pangan kepada Pemerintah
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Hermanto mengingatkan ancaman nyata akan terjadinya krisis pangan. Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Joko...
Marwan Cik Hasan: Tunda Belanja Anggaran yang Baru Berdampak 5-10 Tahun Mendatang
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Marwan Cik Hasan meminta penundaan belanja di Tahun Anggaran 2023 yang baru berdampak lima...
Perlu Rekonstruksi Anggaran Belanja Pendidikan Sesuai Amanat Konstitusi
27-06-2022 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhammad Kadafi menilai perlu adanya rekonstruksi anggaran belanja pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi...